BK DPRD Mamasa Rapat Internal Soal Dugaan Oknum Legislator Minta Proyek
Mamasa, FMS--Ramai menjadi buah bibir ditengah publik dugaan permintaan "jatah" proyek yang dilakukan oleh dua oknum anggota DPRD Mamasa, YK dan A dari PDI Perjuangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mamasa.
Sejumlah pihak menyoroti dugaan tersebut yang dinilai melanggar etika-etika kedewanan.
Seperti yang disampaikan Mathen Ma'dika, salah seorang pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat di Mamasa yang menuturkan semestinya badan kehormatan (BK) dewan menindaklanjuti hal itu dan memanggil oknum anggota dewan yang dimaksud.
Ia berpendapat, jika BK DPRD Mamasa tidak mengambil langkah tegas, hal itu akan merusak citra lembaga DPRD dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang terhormat tersebut.
"Karena saya kira DPRD tidak punya kapasitas memanggil kepala dinas ke Rumah Jabatan (Rujab). Kalau misalnya ada dugaan proyek siluman, semestinya dipanggil ke kantor DPRD bukan ke tempat lain," tuturnya saat dikonfirmasi, Selasa (7/11).
Merespon banyaknya kritikan publik, Anggota BK DPRD Mamasa, Sapri Malik mengatakan, terkait polemik tersebut, pihaknya akan melakukan rapat internal BK.
"Kami baru rapat intenal BK hari Rabu (8/11, red)," ungkapnya.
Ia menyampaikan, agenda tersebut untuk membicarakan informasi sebagaimana yang ramai di publik.
"Untuk mendiskusikan soal informasi itu dan mempelajari informasi itu, jika ada unsur etik didalamnya, kami akan tindaklanjuti," ucapnya.
Ia memastikan bahwa proses terhadap kedua oknum anggota dewan yang melakukan dugaan minta proyek itu, akan dilakukan sesuai tata tertib (tatib) kedewanan.
"Soal apa saja sanksinya, baru saya mau liat dulu tatib," katanya.
Sebelumnya diberitakan bahwa dugaan permintaan proyek itu terkuak setelah ramai dibicarakan di media sosial.
Kejadian bermula saat oknum legislator PDI Perjuangan, YK meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Mamasa, Rusli untuk bertemu di Rujab Bupati Mamasa.
Sesuai dengan berita sebelumnya soal klarifikasi YK, pertemuan dimaksudkan untuk meminta penjelasan Rusli soal adannya alokasi anggaran sebesar hampir 10 miliar pada Dinas Pendidikan dan Kebudaayan Mamasa yang tidak dibahas pada saat Pembahasan Anggaaran APBD Perubahan Mamasa 2023.
Saat pertemuan yang berlangsung di Rujab tersebut, turut pula dihadiri oknum anggota DPRD lainnya inisial A yang juga legislator PDI Perjuangan, anak PJ Bupati Mamasa, PPK, serta seorang lainnya yang diketahui merupakan saudara PJ Bupati Mamasa.
Diduga, pemanggilan Rusli sekaitan sejumlah proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang coba dilobi (baca: diminta) oleh pihak-pihak yang ditemuinya di Rujab Bupati Mamasa..
Karena tak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut, hingga sempat terlontar kata kotor "t*****o" dari mulut anak PJ Bupati Mamasa kepada Rusli.
Merasa tersinggung atas lontaran kata tersebut, membuat Rusli menyampaikan hal itu kepada keluarga besarnya dan menyerahkan penyelesaiannya kepada Lembaga Hadat. (klp)
