Dorong Optimalisasi Digital Demi Percepatan Layanan
Penjabat Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh saat meninjau Rujab Wakil Gubernur yang akan menjadi kantor bekerja nanti. Mamuju, Selasa 16 Mei 2023.
MAMUJU, FMS - Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar diminta segera memaksimalkan sisem digital sebaga penunjang kinerja.
Begitu salah satu penekanan Penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh setelah meninjau rumah jabatan wakil gubernur, tempatnya berkantor.
"Kita akan berkantor di Rujab Wagub, setelah kantornya selesai," kata Zudan, Selasa 16 Mei 2023.
Menyinggung soal digitalisasi, ia meminta pimpinan OPD tak lagi menggunakan tanda tangan basah, melainkan digital. Diharap terealisasi satu bulan kedepan.
Kebijakan itu agar pelayanan birokrasi bisa lebih mudah dan cepat. Zudan tidak mau ketika pelayanan terhambat karena persoalan tanda tangan.
"Semua kepala OPD wajib bertransformasi ke sistem digital untuk menggunakan tanda tangan elektronik. Secara bertahap harus meninggalkan tanda tangan basah. Tujuannya percepatan pelayanan ke masyarakat," tegas dia.
Zudan menjelaskan, dengan penerapan tanda tangan elektronik, pejabat daerah bisa bekerja kapan pun dan dimanapun. Serta kebiasaan membawa lembaran berkas selama ini bisa mulai ditinggalkan.
"Tidak perlu membawa berkas, cukup dengan laptop dan handphone bisa tanda tangan," terangnya.
Untuk itu, Zudan meminta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfopers) agar menyiapkan sarana dan prasarananya.
"Kuncinya jaringan, makanya di mana-mana itu saya selalu wajibkan ada WiFi. Kunci digitalisasi itu jaringan," tegas Pj gubernur.
Menurutnya, jika ada kepala OPD kesulitan dengan kebijakannya, bakal dibimbing secara khusus, hingga mereka benar-benar paham.
Melalui tandatangan Digital yang diambil merupakan suatu lompatan maju untuk provinsi Sulbar.
"Saat ini semua bisa selesai di genggaman tangan. Dulu kita kirim uang lewat POS, sekarang lewat mobile banking, sekarang ditransfer saat itu juga sampai. Ini akan menjadi suatu lompatan maju untuk Sulbar," urai Zudan.
Mencegah duplikasi dan menjaga keamanan menurutnya itu akan didukung dengan adanya kerja sama yang telah dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Karena ada lembaga khusus yang ditugaskan untuk melakukan sertifikasi tandatangan secara khusus," jelasnya.
Prof Zudan berharap branding Sulbar dapat lebih baik kedepan sehingga Sulbar dapat lebih dikenal.
Sementara Kepala Diskominfo Provinsi Sulbar Mustari Mula mengatakan, dengan diterapkannya SPBE, dikatakannya akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
"Selain itu juga untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi," bebernya. (Adv)
