Pemuda Muhammadiyah Minta Rancangan APBD Majene Diuji Publik di Warung Kopi
MAJENE, FMS - Polemik defisit keuangan daerah Kabupaten Majene memicu diskursus panjang di publik, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa. Hal tersebut dinilai oleh Pemuda Muhammadiyah sebagai buntut dari ketidakterbukaan pemerintah terutama terkait realisasi anggaran.
"Kami melihat ini banyak informasi parsial, Pemda gagal melakukan komunikasi publik dengan baik," kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Majene Harmegi Amin usai Diskusi Memotret 2 Tahun Kepemimpinan AST-Aris, Jumat (20/1/2023) malam di Cafe Alternatif Lingkungan Lipu, Majene.
Menurut Harmegi, Pemerintahan AST-Aris gagal membangun transparansi yang merupakan salah satu asas pengelolaan keuangan, akibatnya publik juga menerima informasi yang tidak utuh.
"Selama ini kan akses kita kepada informasi penggunaan anggaran sangat terbatas, terkait defisit saja misalnya kita hanya menduga-duga, katanya-katanya, angkanya katanya 53 miliar, tidak jelas," ujar Harmegi.
Harmegi menyebut, rendahnya capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini jadi alasan Pemda jadi pemicu terjadinya defisit itu tidak cukup dijadikan alasan, sebab sedari dulu PAD Majene juga memang tidak signifikan terhadap pendapatan di postur APBD. "Jadi kalau dibilang defisit itu karena PAD rendah justru saya mau tanya sejak kapan PAD kita tinggi," ujarnya.
Mantan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulbar ini mengatakan, dirinya justru curiga ada kebocoran anggaran daerah yang luar biasa terjadi jadi sebab utama pemicu terjadinya defisit. Sayangnya, akses terhadap pengelolaan keuangan dan realisasi progam sangat terbatas.
Karena itu, Egi sapaan karib alumni Unismuh Makassar ini berharap kedepan masyarakat, terutama kelompok pemuda dan mahasiswa turut terlibat dalam perancanaan, realisasi hingga evaluasi program pemerintah agar asas transparansi terbangun dan tidak memicu polemik di publik.
"Karena itu kita minta rancangan APBD 2024 dibuka ke publik, kita tantang DPRD untuk berani melakukan uji publik ke warung-warung kopi biar masyarakat semua tahu kemana uang daerah dibelanjakan," pungkas Harmegi.
Sebelumnya, Pemuda Muhammadiyah Majene menggelar Dialog Awal Tahun dengan Tema Memotret 2 Tahun Kepemimpinan AST-Aris. Hadir dalam pembicara Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Majene Armiah, Pewakilan Pemda yakni Firzam dari Bappeda dan dua akademi dari Unsulbar dan Universitas Terbuka.
Di kesempatan tersebut Firzam memaparkan sejumlah data BPS yang menunjukkan tren positif Pemerintahan AST-Aris, misalnya data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik, begitu juga angka pertumbuhan ekonomi yang naik serta pengangguran yang diklaim turun. Namun sayangnya data menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Majene justru semakin melebar.
Hal ini kemudian disoroti anggota DPRD Majene, Armiah. Ia mengatakan, sejatinya ketika angka pengangguran menurun maka seharusnya kemiskinan juga menurun tetapi justru meningkat.
"Angka persentase pendudukk miskin kita di tahun 2021 yakni 14, 34 dan di tahun 2022 menjadi 15,13. Ini artinya angka kemiskinan kita meningkat, berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang menurun," tutur Armiah.
Armiah juga mengungkit masalah defisit anggaran yang jadi polemik belakangan ini. Menurut Politisi PPP itu, kisruh defisit anggaran sebab buruknya penataan keuangan di Pemda Majene. (*)
