DPRD Majene Wacanakan Hak Interpelasi, Mutasi Kepala Sekokah Juga Dianggap Masalah
Majene, FMS Mutasi kepala sekolah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majene bakal berbuntut panjang. Apalagi ada sebagian dari mereka dinonjobkan. Mutasi kepala sekolah salah satu dari berbagai permasalahan yang disorot DPRD Majene.
Wakil Ketua DPRD Majene Adi Ahsan menyebut, Pemerintah Kabupaten Majene banyak melakukan pelanggaran, karenanya ia mengancam akan mengajukan hak interpelasi.
"Kita akan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara," sebut legislator Partai Golkar ini, Jum'at (21/1/2023).
Dikatakan, ada beberapa alasan sehingga pihaknya mengajukan hak istimewa itu. Selain pengangkatan kepala sekolah, juga pengangkatan dokter ahli sebagai direktur di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene yang diindikasi melakukan pelanggaran Peraturan Bupati.
"Tujuan disekolahkannya dokter umum Majene menjadi dokter ahli tak lain untuk meningkatkan pelayanan di RSUD," ungkap legislator asal Partai Golkar ini.
Demikian pula dengan rencana pengangkatan direktur rumah sakit Pratama yang bukan tenaga medis.
"Ini mengindikasikan Bupati telah melanggar UU No. 44 tahun 2009, dan Permenkes No. 971 tahun 2009," imbuh A2 sapaan akrab Andi Ahsan.
Ia menambahkan, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Majene sejak dirinya dilantik menakhodai Bumi Assamalewuang.
Apa itu? "Menonjobkan beberapa pejabat dari jabatan, antara lain kepala kecamatan dan kepala sekolah, tanpa menerangkan alasan menonjobkan, khususnya pelanggaran yang bersangkutan. Bupati diindikasi melanggar PP 17 tahun 2020 dan peraturan terkait lainnya," pungkas A2 seraya menambahkan, terkait beberapa indikasi pelanggaran tersebut pihaknya akan kembali mengajukan hak interpelasi.
"InsyaAllah, kami akan kembali mengajukan hak interplasi DPRD dalam waktu dekat," pungkasnya.(Sam)
