Kabupaten Mamuju Kembali Dianugrahi WTP dari BPK RI Sulbar
MAMUJU,FMS-Pemerintah Kabupaten Mamuju kembali meraih predikat tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat, atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2021
Hal itu disampaikan langsung oleh kepala BPK RI perwakilan Sulawesi Barat, Hery Ridwan dalam kegiatan serah terima LHP di kantor sementara BPK RI Sulbar Balai Diklat PKN Gowa BPK RI Jalan H. M. Yasin Limpo No 59, Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (20/5/2022).
Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi yang didaulat menyampaikan sambutan mewakili seluruh bupati se-Sulbar, menyampaikan rasa terima kasih kepada BPK RI perwakilan Sulawesi Barat, atas bimbingan dan sinergitas secara positif yang telah terbangun selama ini, sehingga birokrasi Pemkab Mamuju dan semua kabupaten di Sulbar mampu menghadirkan manajemen keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Sutinah mengaku predikat WTP yang diterima tahun ini sedikit dirasakan berbeda dari tahun sebelumnya, meski dengan predikat yang sama, sebab WTP kali ini adalah predikat pertama yang diterima atas hasil pengelolaan keuangan murni dari pengelolaan keuangan dalam birokrasi yang mengusung visi Mamuju keren yang dipimpinnya.
Sebab itu, Bupati perempuan pertama di Sulbar ini merasakan capaian tersebut diyakini memiliki nilai yang cukup strategis terutama dalam melanjutkan dinamisasi pembangunan daerah, yang tetap akomodatif terhadap kepentingan rakyat namun selalu “on the track” dalam pengelolaan keuangan yang baik.
Dalam kegiatan yang dihadiri Bupati se-Sulbar tersebut, Sutinah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Mamuju yang telah bekerja keras, dalam mendorong pencapaian pengelolaan keuangan daerah yang terus membaik, serta atensi khusus kepada lembaga DPRD Mamuju dan semua stakeholder yang juga telah bahu-membahu dalam mengawal pelaksanaan program dan manajemen keuangan daerah Kabupaten mamuju.
Meski demikian, Sutinah Suhardi tak menampik, tentu masih terdapat beberapa catatan atas LHP yang diterima tahun ini. Sehingga ia berjanji akan segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI demi perbaikan tata kelola keuangan daerah agar dapat terus meningkat.
“Sebab Mamuju keren tentu akan lebih sempurna jika ditopang dengan pengelolaan keuangan yang baik, dan mendapat predikat terbaik pula dari lembaga yang kredibel atas nama BPK RI,” pungkasnya.(C1).
