Lebih 100 Desa Belum Terima ADD
MAMASA, FMS--Sengkarut pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagian besar desa terus menjadi perbincangan hangat di kalangan pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Mamasa.
Hal tersebut lantaran hingga pertengahan bulan Juli 2021 ini, masih banyak desa yang belum menerima pembayaran ADD. Padahal dalam ADD itulah tercakup gaji kepala desa (Kades) dan seluruh aparat desa.
Lantaran hak-hak mereka belum dibayarkan, sejumlah kepala desa berencana mendatangi gedung perwakilan rakyat untuk menyuarakan pergumulan yang mereka alami. Para Kades tersebut menyatukan diri dalam Forum Aksi Solidaritas Desa Kabupaten Mamasa.
Kades Tondok Bakaru, Matheus Daniel Dessaratu' yang dihubungi membenarkan adanya rencana tersebut. "Ia, rencana itu memang benar," katanya saat dikonfirmasi via WA, Selasa (13/7).
Ia menjelaskan bahwa rencana tersebut memang terkait belum tersalurnya ADD disebagaian Desa. "Dalam ADD terdapat penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang sampai dengan bulan ini belum dibayarkan," jelasnya.
Ia lanjut menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari beberapa Kades, memang ada beberapa desa yang telah menerima transfer pembayaran ADD, namun itupun hanya untuk 2 bulan saja.
"Harapan kami, kami juga diperlakukan sama dengan penyelenggara negara yang lain. Kami mendapatkan hak kami sesuai aturan yang berlaku, dan kami akan berjuang agar kedepan di tahun anggaran 2022 kami juga bisa terima gaji setiap bulan," harapnya.
Hal senada juga diutarakan Kades Balla Satanetean, Yusuf Rahmat Demmandulu' yang juga membenarkan rencana tersebut. "Iya, rencana besok kami beberapa perwakilan desa akan audiensi dengan dewan. Hanya perwakilan desa saja, mungkin tidak lebih dari 10 desa," tuturnya.
Ia menyampaikan berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, masih ada 100 lebih desa yang belum menerima pembayaran ADD.
"Kami baru mau cek jumlah pastinya di PMD. Tapi info dari teman2, ada sekitar 100 lebih desa yang belum. Ada yang sudah dibayarkan tapi itu baru 2 bulan," ucapnya.
Ditanya mengapa tidak menggunakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Mamasa, Ia menjelaskan adanya sejumlah Kades yang menolak menggunakan nama Apdesi.
Sehingga untuk menghindari polemik, setelah berdiskusi dengan beberapa Kades maka disepakati untuk menggunakan nama forum.
"Rupanya di tubuh Apdesi ada beberapa teman yang tidak setuju jika kami tempuh jalur ini, dengan audiensi ke dewan. Mungkin karena belum paham apa maksud dan tujuannya," jelasnya.
Ia lanjut menjelaskan keputusan tidak menggunakan Apdesi untuk memperjuangkan hak desa bukan dimaksudkan untuk mengecilkan lembaga tersebut, tetapi pertimbangannya jangan sampai waktu hanya terbuang untuk berpolemik, sementara para Kades dan aparat sudah keteteran karena penghasilan tetap dan tunjangannya belum dibayarkan.
"Makanya kami ambil jalur lain dengan membahwa nama Forum Solidaritas dengan harapan jika ada teman-teman yang bersedia bersolider dengan persoalan ini, mari bersama kita bergabung," lanjutnya.
Ditanya apakah dapat disimpulkan bahwa Apdesi enggan terlibat dalam perjuangan para Kades menuntut hak, Ia enggan berkomentar banyak.
"Kurang tau juga. Saya tidak mau koment dulu soal itu, fokus dulu diperjuangan kawan-kawan besok," tambahnya.
Ketua Apdesi Mamasa yang coba dikonfirmasi lewat telepon selulernya, tidak dapat dihubungi. (kedi)
