Paripurna LKPJ Bupati Gagal Digelar Dan Teka-Teki Anggaran Covid 19
MAMASA, FMS--Rapat Paripurna LKPJ Bupati Mamasa tahun 2020 yang sedianya dilaksanakan pada Kamis, 27 Mei batal dilaksanakan lantaran ketidakhadiran Buapti atau yang mewakilinya.
Padahal, kehadiran unsur pimpinan daerah sangat dibutuhkan dalam paripurna tersebut guna mendengarkan dan memberikan respon atas pandangan akhir fraksi-fraksi partai politik yang ada di lembaga wakil rakyat tersebut.
Padahal, salah satu item LKPJ Bupati Mamasa tahun 2020 yang menjadi perhatian publik adalah alokasi penggunaan anggaran sebesar kurang lebih Rp. 27 miliar untuk penanganan Covid-19.
Dalam penyampaiannya usai membukan sidang paripurna, Ketua DPRD Mamasa, Orsan Soleman B memberikan informasi terkait tidak hadirnya pimpinan daerah. "Berdasarkan informasi, saat ini pak bupati sedang berada di Jakarta. Sementara pak wakil bupati dalam kondisi sakit," ucapnya.
Ia menuturkan untuk wakil bupati, meminta penundaan hingga besok (hari ini, red) Jumat, 28 Mei.
Salah satu anggota panitia khusus (Pansus) III yang membahas anggaran penanganan Covid-19, Reskianto Taula'bi Kia menuturkan kekecewaannya lantaran pihak pemerintah daerah menolak memberikan rincian alokasi penggunaan anggaran Covid-19 tersebut.
"Kami di Pansus tiga kali minta rinciannya tapi tidak diberikan," katanya saat diwawancara usai menghadiri rapat paripura DPRD yang gagal dilaksanakan kemarin.
Ia menjelaskan bahkan hingga rapat Pansus akan mengambil kesimpulan pada tanggal 19 Mei yang lalu, perwakilan Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Kabupaten Mamasa tak satupun yang hadir memberikan rincian penggunaan anggaran tersebut.
Dicecarnya anggaran Covid-19 karena menurutnya bagian dari pertanggungjawaban publik dan akuntabilitas pemerintah daerah. "Rincian anggarannya tidak kami ketahui sampai sekarang. Yang kami ketahui hanya anggarannya yang Rp. 27,0 sekian miliar," jelasnya.
Kencangnya Pansus III menelusuri jejak anggaran Covid-19 berbanding terbalik dengan respon Wakil Ketua I DPRD Mamasa, David Bambalayuk. Saat ditanya soal anggaran Covid-19 tersebut, dengan lesu dan raut sedikit kecewa hanya menjawab tidak tahu.
"Saya tidak tahu itu dinda, karna hasil Pansus yang kami ketahui hanya apa yang disampaikan ke kami saja," katanya sembari mengambil bundelan laporan Pansus III
Ia lalu membuka lembar demi lembar laporan Pansus tersebut, namun dirinya tak menemukan bagian yang menjelaskan soal anggaran Covid-19.
"Ini tidak ada di' dinda rekomendasinya, coba dilihat," ucapnya sembari memperlihatkan lembaran bundel tersebut pada awak media.
Dirinya menjelaskan seharusnya jika Pansus menemukan hal yang tidak jelas dalam penggunaan anggaran Covid-19, agar disertakan dalam laporan akhirnya. Termasuk jika Pansus meminta data dan dokumen lalu tidak diberikan.
"Seharusnya itu dimasukkan rekomendasi Pansus," jelasnya.
Ia kemudian menyentil beberapa oknum anggota Pansus III yang dinilainya vocal mengkritisi penggunaan anggaran Covid-19, namun pada akhirnya melempem dalam Pansus. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya catatan kritis soal anggaran Covid-19 dalam rekomendasi Pansus III. (Kedi)
