Pupuk Bersubsidi Langka, Dinas Pertanian Mamasa Akan Panggil Distributor
Mamasa, FMS - Kelangkaan pupuk yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Kabupaten Mamasa mulai dikeluhkan petani.
Untuk menyuarakan hal tersebut, sekelompok mahasiswa yang tergabung kedalam Jejaring Aksi Mahasiswa untuk Rakyat lakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pertanian Mamasa, Senin (14/12).
Melalui selebaran yang dibagikan oleh pendemo, diperoleh informasi terkait langkanya keberadaan pupuk bersubsidi, kalaupun ada harganya lebih mahal.
Misalnya pupuk jenis Urea kini harganya dikisaran Rp. 110 ribu-Rp. 115 ribu. Padahal di awal bulan Maret harganya masih Rp. 95 ribu. Pupuk Ponska yang harganya Rp. 115 ribu, sejak bulan Juli melonjak menjadi Rp. 145 ribu. Sementara itu, pupuk SP-36 tidak lagi tersedia sejak bulan Juni yang lalu.
Hal inilah yang menurut pengunjuk rasa semakin menyulitkan petani dalam memaksimalkan hasil pertanian.
Menanggapi kelangkaan pupuk yang disampaikan pengunjuk rasa, Sekreraris Dinas Pertanian Mamasa, Bernard mengatakan alur penyaluran pupuk bersubsidi itu dimulai dari penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).
"RDKK ini kemudian diserahkan oleh penyuluh ke penyalur untuk diteruskan ke distributor yang nantinya akan menghitung kebutuhan pupuk di Kabupaten Mamasa," katanya.
Ia menjelaskan setelah menerima masukan dari masyarakat terkait kelangkaan pupuk, pihaknya akan segera memanggil distributor dan penyalur untuk dimintai penjelasan apa yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi yang menjadi hak petani.
Ia menjelaskan dengan adanya gejolak seperti ini di lapangan berarti ada masalah. Sehingga para penyalur akan dievaluasi.
Dalam penentuan penyalur, Dinas Pertanian mengeluarkan rekomendasi siapa yang dapat menjadi penyalur ditiap kecamatan dan desa kepada CV. Haq Tani sebagai distributor pupuk bersubsidi.
"Kita akan serahkan hasil evaluasi ke distributor agar penyalur ini ditinjau dan dipelajari mengapa terjadi kelangkaan pupuk," jelasnya.
Tidak menutup kemungkinan, jika ditemukan bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi karena ketidak profesionalan penyalur, maka Dinas Pertanian boleh merekomendasikan agar penyalurnya diganti. (klp)
