Gubernur Sulbar Pantau Kesiapan Sarana Tanjung Silopo
POLMAN, FMS - Untuk memastikan kesiapan sarana Pelabuhan Tanjung Silopo sebagai salah satu sarana pelabuhan laut yang akan digunakan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI), Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani dan Wakil Bupati Polman, Muh. Natsir Rahmat memantau kesiapan sarana prasarana tersebut di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mansar (Polman), Provinsi Sulbar, Kamis, (17/9).
Sebelum melakukan pantauan di Pelabuhan Tanjung Silopo juga memantau kesiapan sarana pelayanan di RSUD Polman.
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, peninjauan ini untuk memaksimalkan pelayanan pemerintah daerah selaku pemberi pelayanan kepada masyarakat Sulbar , salah satunya memberikan pelayanan kepada Pekerja Migrain Indonesian (PMI), khususnya asal Sulbar.
" Tadi kita sudah melakukan peninjauan sejumlah fasilitas di Pelabuhan Tanjung Silopo sebagai pelabuhan laut yang akan dipersiapkan untuk barang angkut seperti barang, orang, dan lainya maka dari itu kita sudah menyiapkan segalanya begitu juga segala hal yang kurang akan segera diperbaiki," kata Ali Baal.
Mantan Bupati Polman dua periode itu juga mengemukakan, terkait pembangunan hunian sementara (shelter), dan peti kemas akan segera disiapkan lahannya, minimal 10 hektare akan dipersiapkan.
Kepala BP2MI, Benny Ramdhani mengemukakan, peninjauan itu dilakukan sebagai tindak lanjut pemerintah sekaligus memantau kesiapan sarana dan prasarana dimulai dari sarana kesehatan, kesiapan shelter, pelabuhan, pertahanan negara dan dukungan Peraturan Gubernur yang perlu menjadi contoh bagi semua provinsi di Indonesia.
"Kami hari ini melihat langsung sarana kesehatan bagi para PMI di RSUD Polman . Dukungan terhadap perlindungan PMI yang dilakukan di Sulbar ini baru pertamakali, begitu juga bagi sarana debarkasi dan embarkasi pengembangan stkeholder di Provinsi Sulbar, hal-hal inilah yang menarik bagi saya sehingga saya datang ke Sulbar," ujar Benny.
Masih kata Benny, kebijakan yang telah dilakukan oleh Gubernur Sulbar terhadap PMI akan disampaikan ke Mendagri, dan saat pihaknya akan menunggu jadwal Kemendagri terkait permohonan langkah instruksi Gubernur Sulbar dapat menjadi rol model percontohan bagi Bupati, Walikota dalam membuat Pergub di bidang perlindungan PMI dan teutama dalam memerangi bentuk kejahatan sindikat pengiriman pekerja ilegal.
"Jadi sindikat ilegal adalah pengirimannya bukan PMI nya karena PMI adalah korban," tandasnya
Wakil Bupati Polman, Muh. Natsir Rahmat mengemukakan, Tanjung Silopo merupakan salah satu yang dirintis oleh Gubernur Sulbar sewaktu masih menjabat sebagai Bupati Polman saat itu, dimana menurutnya Tanjung Silopo merupakan salah satu terobosan maju bagi pembangunan daerah dan hal tersebut telah terbukti saat ini.(Al).
