Pembahasan KUA-PPAS Mamasa Tahun 2021 Tertutup

                              Gambar: Net

MAMASA, FMS - Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mamasa dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Mamasa untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 mulai dilaksanakan hari ini, Kamis (6/8) hingga dua minggu kedepan.

Namun yang menggelitik adalah di hari pertama pembahasan yang dilaksanakan, dilakukan secara tertutup. Jika memperhatikan suasana dan gerak-gerik para pelaku yang membahas KUA PPAS, sepertinya hingga masa pembahasan selesai akan tetap dilaksanakan secara tertutup.

Prediksinya akan terjadi banyak "drama" sepanjang pembahasan KUA PPAS tahun 2021. Dihari pertama saja, agenda pembahasan diundur hingga berjam-jam.

Awalnya, rapat diagendakan pada pukul 10.00 wita, lantaran ada permintaan dari Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mamasa, Ardansyah agar agenda pembahasan diundur ke pukul 13.00 wita.

"Ia, pak Sekda minta diundur ke jam satu siang karena beliau mau sekali ikut, tapi tidak sempat kalau dilaksanakan sekarang (pukul 10.00 wita, red) karna beliau ada pertemuan dengan pak Bupati," ungkap salah seorang kepala dinas yang datang terlebih dahulu, yang juga merupakan anggota TAPD.

Akhirnya rapatpun diundur. Namun hingga waktu yang disepakati pukul 13.00 wita, Sekda Mamasa tak kunjung datang.

"Belum dimulai, padahal jadwalnya jam 1 siang sesuai permintaan pak Sekda. Tapi ini sudah hampir jam 3 sore rapat belum dimulai," ucap salah seorang staf DPRD Mamasa.

Ia juga menginformasikan bahwa unsur pimpinan ada yang menemui Sekda, kemungkinan untuk mengkonfirmasi kehadirannya dalam rapat.

"Jadi diatas skarang, anggota dewan semua rapat internal dulu diruangan salah satu pimpinan, sedangkan TAPD semua sudah hadir kecuali Sekda dan kumpul di ruangan rapat," infonya.

Lama ditunggu dan Sekda tak kunjung tiba, usai rapat internal, anggota dewan yang tergabung dalam Banggar keluar dari ruangan salah satu pimpinan dan menuju ke ruangan rapat yang telah ditentukan, sambil terdengar suara salah satu anggota dewan yang cukup keras "ayo, kita segera mulai rapatnya".

Anggota dewan yang terahir masuk ke ruangan rapat adalah Wakil Ketua I DPRD Mamasa, David Bambalayuk. Namun yang disayangkan, sebelum masuk keruangan saat ditanya awak media yang telah menunggu cukup lama, apakah wartawan boleh meliput, Ia mengatakan rapat tersebut dilaksanakan tertutup.

"Tidak boleh dinda, rapat tertutup," ucapnya singkat sambil berlalu menuju ruangan rapat.

Padahal, jika mengacu pada Undang-undang Keterbukaai Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, pembahasan KUA PPAS bukanlah materi informasi yang dikecualikan seperti yang tertulis pada pasal 17.

Jika merujuk pada pembahasan KUA PPAS tahun 2019, hal yang dilaksanakan sangatlah berbanding terbalik. Saat itu terjadi "perang" kepentingan antar legislatif dan eksekutif. Di tahun 2019, semua pembicaraan tentang KUA PPAS dilaksanakan terbuka untuk umum.

Kemungkinannya, pada saat itu karena tak ada lagi celah anggota dewan membahas KUA PPAS karena kesalahan mereka yang tak memperhatikan tenggat waktu pembahasan. Hasilnya, semua isi KUA PPAS dirumuskan tunggal oleh TAPD.

Oleh karena itu pula, terlihat kengototan legislator untuk pembicaraan KUA PPAS dilakukan terbuka. Mereka memaksakan agar ruang pembahasan kembali dibuka. Bahkan untuk menunjukkan keseriusan, anggaran negara digunakan untuk studi banding ke DPRD DKI Jakarta dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.

Mungkin, itu dimaksudkan agar masyarakat melihat bahwa wakil mereka di parlemen benar-benar berjuang namun tak diberikan celah oleh TAPD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dituangkan kedalam KUA PPAS.

Bahkan pada saat itu saking geramnya beberapa anggota dewan, hingga serangan verbal secara personal dilontarkan kepada Ketua TAPD yang juga Sekda Mamasa.

Seharusnya disaat para wakik rakyat diberi kesempatan untuk membahas isi KUA PPAS tahun 2021, pembahasan tersebut sebisanya dibuka secara umum. Sehingga masyarakat benar-benar dapat melihat seperti apa para yang "terhormat" memperjuangkan aspirasi akar rumput. (klp)