Predikat WTP Mamasa 5 Kali Berturut Ditanggapi Beragam

           Kantor Bupati Mamasa (foto net)

MAMASA, FMS -- Untuk ke lima kalinya, Pemerintah Kabupaten Mamasa (Pemkab) kembali menerima opini penilaian dari Badan Pemerikasa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Barat dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah tahun 2019.

Hal tersebut diumumkan secara daring melalui rapat video conference oleh Kepala Perwakilan BPK-RI Sulawesi Barat, Muhammad Toha Arafat, Selasa 30 Juni 2020.

Tentunya prestasi tersebut patut diapresiasi oleh seluruh kalangan. Meski demikian, beragam tanggapan diutarakan berbagai pihak sebagai bentuk apresiasinya.

Sejumlah pihak meragukan hasil penilaian yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Sulbar tersebut. Pasalnya, sejumlah itim pekerjaan fisik yang dikerjakan sepanjang tahun 2019 di wilayah Kabupaten Mamasa, baik itu yang menggunakan APBN maupun APBD dinilai tidak maksimal.

Legialator Parta Gerindra, Junaedi mengatakan soal opini WTP dari BPK atas penilaian kinerja pengelolaan keuangan Pemkab selalu menjadi kontroversi setiap tahun di Mamasa, karena masyarakat Mamasa menilai WTP berbanding terbalik dengan keadaan pembangunan yang terjadi di lapangan yang belum memuaskan dan belum sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Masyarakat menilai, pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur fisik di Mamasa kebanyakan amburadul dan banyak tidak sesuai dengan bestek," katanya, Rabu (1/7)

Ia mengungkapkan bahwa opini penilaian WTP itu bukan tentang penilaian pekerjaan fisik di lapangan , akan tetapi hanya penilaian secara administrasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang dianggap BPK sudah sesuai aturan dan prosedural administrasi.

"Kalau sebatas itu wajar saja kita memberikan apresiasi yang baik atas kinerja eksekutif yang sudah mengelola keuangan daerah dengan baik dengan bukti WTP tersebut," ungkapnya.

Namun Ia mengingatkan agar tidak terlalu bangga dan terlena atas prestasi WTP yang sudah diraih lima kali berturut, tetapi yang harus dipertegas dan ditingkatkan yaitu pelayanan yang baik kepada masyarakat.

"Pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan. dan terutama realisasi pekerjaan fisik di lapangan yang harus diperhatikan karena hal itulah yang banyak mengecewakan, sehingga paling disoroti masyarakat," pesannya.

Soal sorotan masyarakat kepada lembaga DPRD yang dinilai tidak maksimal menjalankan fungsi politisnya terkait ketidaksesuaian WTP dengan fakta lapangan, Junaedi membeberkan DPRD secara kelembagaan menerimah opini dari BPK karena DPRD adalah lembaga yang diberikan fungsi oleh undang-undang sebagai pengawas dan pengontrol jalannya pemerintahan di daerah, termasuk pengelolaan keuangan.

Jadi WTP itu diterima DPRD bukan untuk dipuji-puji atau dibanggakan, tetap merupakan semacam buku panduan untuk dipedomani sebagai tolak ukur menilai kinerja keuangan daerah apakah sudah berbanding lurus dengan yang terjadi di lapangan atau tidak.

"Lembaga DPRD harus punya opini atau penilaian  atas opini WTP dari BPK, dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD. Tetapi bagi saya WTP itu biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa atau luar biasa," bebernya.

Ia menambahkan DPRD yang juga sebagai lembaga politik boleh saja mengeluarkan pendapat atau penilaian menolak opini dari BPK tersebut karna dianggap tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Sementara itu, Ketua Jurnalis Online Indonesia (Join) Mamasa, Andi Waris Tala mengungkapkan penilaian BPK itu hanya pendapat terhadap pengelolaan administrasi keuangan, opini yang dikeluarkan tidak memberi jaminan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah bersih sampai proses pelaksanaan di lapangan.

Pro kontra terjadi karena pemberian penilaian WTP oleh BPK kepada Pemkab Mamasa tidak dibarengi dengan bukti kongkrit yang mendukung terbitnya opini tersebut.

"Contoh, beberpa kegiatan proyek di lapangan hancur lebur namun melalui WTP seakan Mamasa baik-baik saja," ungkapnya.

Ia menjelaskan BPK tidak konsisten melakukan pemeriksaan fisik di lapangan, sehingga pemberian predikat WTP ke Pemkab Mamas dianggap mencederai hati rakyat. Rakyat dapat melihat dan merasakan apa yang terjadi di Kabupaten Mamasa.

"WTP dianggap hanya mengangkat kredibilitas pimpinan daerah, namun tidak memberi dampak positif ke masyarakat secara keseluruhan. WTP hanya semacam surat keterangan cakap kelakuan bagi pimpinan daerah, namun fakta lapangan sangat amburadul," jelasnya.

Ia menyesalkan DPRD Mamasa secara kelembagaan justru memberi apresiasi terhadap predikat WTP tersebut. DPRD seakan tidak mengetahui realita yang terjadi di lapangan.

DPRD terkontaminasi dengan laporan penggunaan dana yang dianggap sudah tepat sasaran, sehingga  DPRD Mamasa tanpa pikir panjang memberi apresiasi terhadap predikat WTP. "Seharusnya wakil rakyat bersuara lantang ketika hati rakyatnya tersakiti," sesalnya.

Ia berharap agar dewan meminta kepada BPK untuk memberikan penjelasan terkait prosedur dan syarat pemberian opini penilaian tersebut. "Dalam menjalankan fungsi pengawasan, para wakil rakyat jangan pura-pura buta dan tuli. Apa yang terjadi di depan mata jangan ditutupi, mereka dipilih bukan untuk menyakiti rakyatnya," harapnya.

Ia menambahkan para wakil rakyat dipilih untuk menjadi mata dan telinga rakyat sekaligus menjadi lembaga penyalur aspirasi rakyat, bukan lembaga penyalur aspirasi oknum penguasa.

"Jangan sampai DPRD Mamasa semakin kehilangan marwahnya, sehingga tidak lagi memiliki jati diri sebaga lembaga terhormat," tambahnya.

Menanggapi respon beragam dari masyarakat terkait pemberian opini penilaian WTP, Wakil Bupati Mamasa, Marthinus Tiranda menuturkan opini yang disampaikan oleh BPK tentunya akan berbeda dengan opini publik. "BPK juga dalam sambutannya saat penyerahan hasil penilaian mereka mengatakan hasil pemeriksaan atau opini BPK bukan menjadi jaminan bahwa tidak ada pelanggaran," tuturnya.

Ia menyampaikan terlepas dari opini tersebut, pemerintah daerah harus berbenah diri. Walaupun itu tidak sempurna, tetapi minimal dapat diketahui apa yang masih perlu dibenahi.

"Harus ada evaluasi, karena dalam WTP juga kita ada temuan, dan temuan itu akan segera kita tindak lanjuti seperti apa prosesnya," ucapnya.

Pendapat juga disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Mamasa, David Bambalayuk yang menilai wajar soal penilaian BPK terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan APBD Mamasa tahun 2019 yang mendapat nilai WTP. "Saya kira sangat wajar karena yang dinilai adalah kesesuaian laporan keuangan dengan sistem akuntansi yang benar," nilainya.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan sistem akutansi yang akuntabel dan terbuka. "Soal ada pandangan masyarakat terhadap pembangunan fisik yang tidak sesuai, saya kira bukan ranah kita yang menilai karena pasti BPK ke lapangan memeriksa apakah proyek-proyek sudah sesuai kondisi fisik dengan laporan keuangannya," jelasnya.

Ia menambahkan memang ada beberapa temuan kecil di lapangan, tetapi tidak mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mendapatkan memberikan penilaian WTP. "Karena itu temuan-temuan inilah yang akan ditindaklanjuti DPRD sebagai fungsi pengawasan dalam kurun waktu 60 hari sejak diterimanya laporan tersebut," tambahnya. (klp)