Presiden Perintahkan Anggaran Belanja yang Tak Prioritas Dipangkas untuk Penanganan Covid-19
https://www.fokusmetrosulbar.com/2020/03/presiden-perintahkan-anggaran-belanja.html
Di Sulbar, video conference dilakukan di ruang oval Kantor Gubernur Sulbar yang dihadiri Gubernur Ali Baal Masdar didampingi Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, Kepala Dinas Kesehatan, Muhammad Alif, Kepala BPBD, Darno Majid,
Kadis Kominfo, Safaruddin Sanusi, Direktur RSUD Regional Sulbar, dr.Indahwaty, dan Kadis Sosial Bau Akram.
Melalui VC, Presiden Joko Widodo, memerintahkan seluruh kepala daerah untuk memaksimalkan anggaran yang ada dengan memangkas belanja yang tidak prioritas dan tidak dirasakan langsung keseluruh lapisan masyarakat, baik dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) demi penanganan Covid-19.
"Pemerintah harus melakukan regulasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan mampu mengatasi isu-isu yang tidak jelas," tegas pria yang akrab disapa Jokowi.
Selain hal tersebut, Jokowi juga menyampaikan tiga fokus utama yang harus menjadi perhatian bagi para kepala daerah, yaitu kiranya dapat mengutamakan keselamatan dan menjaga kesehatan diri dan seluruh masyarakat. Memperhatikan sosial sentimen berupa bantuan sosial yang harus dipersiapkan, serta hendaknya dapat menghitung dampak ekonomi daerah sehingga dapat menemukan solusi dalam penanganan stok pangan kiranya terus tersedia.
"Untuk penanganannya kita semua harus satu visi sehingga kita dapat memiliki kebijakan yang sama dan semuanya dihitung dari dampak keselamatan dan kesehatan kita semua, begitupun dampak ekonomi kita saat ini. Di negara kita sangat cocok diterapkan sistem social distancing atau menjaga jarak yang aman, tetapi dibutuhkan kedisiplinan dan ketegasan yang kuat, dan kedisiplinan mengisolasi diri itu juga harus penting untuk memutuskan rantai penyebaran virus, sehingga skenario yang kita jalankan bisa berjalan sebagai mana mestinya," cetusnya.
Lebih lanjut disampaikan, hal itu bertujuan untuk penanganan kesehatan dan ekonomi masyarakat, serta mampu melihat ketersediaan bahan pokok sehingga Pemda terkait tetap mempertahankan daya beli masyarakat, memperhatikan para buru, pedagang dan pelaku usaha mikro dan menengah (UKM).
"Kiranya program-program itu dapat terus berjalan, baik program padat karya tunai, kartu pekerja bagi para pekerja yang kena PHK dan pengusaha mikro yang terancam bangkrut disediakan dana 10 triliun, yang disesuaikan dengan jalan protokol dalam penanganan Covid-19, begitupun bagi masyarakat yang memiliki kredit, dihimbau pembayaran dan anjuran diberikan kemudahan serta keloggaran selama 1 tahun, diharapkan para provinsi dapat mendukung hal tersebut," tandas Jokowi.
Presiden menambahkan, sesuai laporan yang telah diterima dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di seluruh pelosok negeri, Covid-19 telah menyebar ke 189 negara, dan data terbaru saat ini Suriah, Granada dan Mozambit, telah menujukkan pandemik Corona betul-betul menjadi virus yang sulit untuk dicegah karena sudah masuk keseluruh provinsi dan kota kabupaten.
"Terkait skenario buruk, sedang maupun ringan sudah diatur sedemikian rupa dimana kita sudah masuk skenario ringan, begitupun pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan kita sudah disiapkan 105.000 unit APD, "ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin juga menegaskan, upaya sosialisasi menjaga jarak aman harus terus digalakkan diseluruh lapisan masyarakat, serta perlu melakukan pendekatan agama, sehingga menurutnya diperlukan peran dari tokoh-tokoh agama untuk terus menyampaikan informasi tersebut.
"Dihimbau Pemda terkait dapat memperhatikan fasilitas-fasilitas lain, seperti tempat pertemuan umum agar dapat menjadi perhatian serius, begitupun terkait APD, kiranya armada penyedian APD hendaknya juga terus stand by," imbau Ma'ruf.(Awal)
