LSM GERAK Minta Kepala BP2JK Sulbar di Proses
https://www.fokusmetrosulbar.com/2020/03/lsm-gerak-minta-kepala-bp2jk-sulbar-di.html
Massa meminta kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) wilayah Sulawesi Barat untuk di proses, karena dinilai tak transparan dan tidak sesuai prosedur dalam proses lelang pekerjaan di Sulbar yang anggarannya sekitar Rp 20 Miliar.
"Kami meminta kepada Kajati Sulbar untuk menindak lanjuti proses lelang di BP2JK yang tidak sesuai dengan prosedur dan kepala balai di copot," kata
Ketua DPD Gerak Sulbar, Arman MH.
Arman menilai, kepala BP2JK
Sulbar selalu berbicara aturan dan regulasi namun nyatanya merugikan para rekanan di Sulbar yang mengikuti proses lelang pada saat diundang verifikasi salah satu rekanan tidak hadir dan satunya hadir proses lelang di batalkan.
"Makanya kami meminta Kajati Sulbar agar kepala BP2JK dan Panitia Kerja (Pokja) segera di panggil dan diproses," tegasnya.
Senada pula dikatakan kontraktor dari PT. Sultana Anugrah, Akmal menyayangkan kepala balai BP2JK Sulbar yang jarang ditempat yang hanya selalu di Jakarta. Sementara ia sendiri selaku penentu kebijakan.
"Kita konsultasi ke stafnya percuma saja karena penentu kebijakan itu pimpinannya, sementara pimpinannya jarang berkantor setiap kita datang selalu tugas luar di Jakarta,"ujarnya.
Sementara Kasi Penerangan Hukum Kajati Sulbar, Amiruddin
mengatakan sebelumnya kata Amiruddin Kajati Sulbar sudah memanggil pihak jasa kontruksi
(jakon) dan pihak balai untuk membicarakan persoalan lelang yang berulang kali kemudian dibatalkan. Sehingga menghambat serapan anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan Sulawesi Barat. Namun pihak jagon sendiri tak hadir.
Dikatakan alasan penghambat karena tak adanya komunikasi yang tak terbuka antara pihak balai dan jakon. Dan juga sumber daya manusia (SDM) yang jumlahnya kurang, sementara pekerjaan begitu banyak.
"Kami akan mengagendakan lagi untuk mempertemukan pihak jagon dan balai pekerjaan yang mau di lelangkan,"terangnya.
Massa aksi sebelumny menggelar aksi unjuk rasa di kantor Balai pelaksanaan pemilihan Jasa Kontruksi wilayah Sulawesi Barat. Namun karena tak ada kepala balai sehingga massa akhirnya melanjutkan aksi di kantor Kajati Sulbar.
Massa aksi mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. (Awal).
