Kemiskinan di Mateng Turun, Pemkab Segera Perkuat Ini...

Sekkab Mateng Askary Anwar (Berkaca mata paling kanan), didampingi Kepala BPS Mamuju Wisman Naeggolan (Kemeja Biru), pimpin rapat.    

MATENG, FMS -- Sejak 2015 hingga 2017 angka kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) Provinsi Sulawesi Barat, terus meningkat.

Namun tahun ini angka kemiskinan di kabupaten terbungsu Sulbar telah menurun. Demikian diungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Mamuju Wisman Nainggolan, dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan tahun 2020 yang berlangsung di aula kantor BKPP Mateng, Selasa (25/2/2020).

Ia mengatakan, dari hasil survei Sensus Nasional (Susnas) data kemiskinan telah menunjukkan harapan baik. Tahun lalu kemisikinan yang mencapai 7,14 persen menurun menjadi 6,87 persen. "Sedangkan tahun-tahun sebelumnya mulai 2015 hingga 2017, trennya selalu naik," tutur Wisman.

Ini perlu dijaga dan dipertahankan. Salah satu cara adalah pemberayaan masyarakat miskin dan melakukan pengendalian implasi. Dengan demikian daya beli masyarakat tidak menurun.

"Jika kita berbicara data kemiskinan itu mobile. Selalu bergerak karena ada orang miskin yang sudah keluar dari lingkaran kemiskinan, tapi ada juga miskin baru. Misalnya pendatang yang mencari kerja disini,  sehingga mempengaruhi data kemiskinan dan ini tidak bisa habis tapi jalan terus," ungkapnya.

Untuk mengurangi kemiskinan ini, Wisman meminta pemerintah setempat harus memiliki program nyata. Kuncinya, pemberdayaan masyarakat miskin, lalu didata untuk dimutakhirkan. Kemudian diintervensi dan dilatih cara membuat home industri, mengolah pisang menjadi keripik dan sebagainya. Sehingga daya beli untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan meningkat. 

Rapat berlangsung di aula Kantor BKPP Mateng, Selasa (25/2/2020)

Menaggapi hal itu, Sekkab Mateng Askary Anwar mengatakan, arah rencana pembangunan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun, sangat dipengaruhi ketersediaan data. Datalah yang akan memberikan potret terkait masalah pembangunan. Misalnya data kemiskinan yang akurat akan memudahkan menemukan orang miskin tersebut.

"Kalau data tidak tersedia, maka program yang kita turunkan tidak tepat sasaran dan asas manfaatnya tidak berdampak pada masyarakat. Sebab itu kita berharap dengan adanya data akurat, kita harapkan perencanaan pembangunan bisa berjalan baik sesuai prinsip efesiensi dan efektifitas. Sehingga apa yang menjadi target, seperti intervensi kemiskinan bisa tetap sasaran," jelas Askary.

Kepala Bappeda Ishaq Yunus, membenarkan bahwa faktor pendukung keberhasilan intervensi kemiskinan adalah data. Tentunya langkah yang dilakukan adalah menyempurnakan data kemiskinan melalui dinas terkait.

"Setelah data hasil verifikasi valid, kita akan meminta OPD terkait menyusun rencana kerja 2021 yang berhubungan intervensi kemiskinan," ucap Ishaq.

Nantinya, sambung Ishaq, OPD tidak diperkenankan memprioritaskan program yang tidak mendukung intervensi kemiskinan. Dijelaskan, ada 6 indikator keberhasilan pembangunan daerah. Salah satunya angka kemiskinan.

"Jika angka kemiskinan kita trennya negatif atau mengalami peningkatan setiap tahun, itu akan menjadi sinyal ketidak berhasilan program pembangunan kita," tambahnya.

Interpensi kemiskinan harus dikolaborasikan seluruh stakeholder. Tidak parsial atau jalan sendiri-sendiri.  olehnya data akan menjadi basis untuk menentukan siapa dan dimana sasaran kemiskinan akan diitervensi. Sehingga angka kemiskinan di Mateng bisa teratasi. 

Rapat yang dipimpin Sekkab Askary Anwar, dihadiri Plt Asisten Pembangunan Abd Rajab Tanridjalling, serta Kepala OPD terkait. (jml/riz)