Pelantikan Pejabat Eselon Urung Dilaksanakan, Ini Alasan Sekda

Mamasa, FMS -- Sejak dilantik pada bulan September 2018 silam, belum sekalipun pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa, H. Ramlan Badawi dan Marthinus Tiranda melakukan rotasi atau penyegaran pejabat eselon dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa.

Meski sempat berhembus diakhir Desember 2019 bahwa pelantikan pejabat eselon akan segera dilaksanakan, namun faktanya hingga dipertengahan Januari 2020 ini belum ada tanda-tanda akan dilakukannya pelantikan tersebut.

Sektetaris Daerah (Sekda) Mamasa, Ardiansyah saat diminta keterangan perihal tersebut, belum dapat memberikan jadwal pasti. "Belum ada agendanya," katanya, Senin (13/1). Ditegaskan jagenda pelantikan pejabat eselon tetap akan dilaksanakan hanya belum dapat dipastikan. "Yang pasti akan ada pelantikan, mengenai kapan dilaksanakan, ini yang  belum ada informasi dari pimpinan," ujarnya.

Rupanya, penyebab belum dilakukannya pelantikan pejabat eselon di lingkup Pemkab Mamasa karena belum selesainya perubahan struktur kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Ardiansyah, perubahan nomenklatur harus mengacu pada peraturan daerah (Perda). "Jadi perubahan nomenklatur harus dimaknai bukan sebagai perubahan nama dan jumlah OPD. Jadi yang dilakukan itu restrukturisasi dan penamaan pada bidang," jelasnya.

Hal tersebut katanya dilakukan karena ada tumpang tindih antara bidang. Sehingga dilakukan perbaikan penamaan serta penambahan dan pengurangan di OPD agar terjadi akselelari percepatan pencapaian visi dan misi Bupati Mamasa.

"Jadi ini tidak akan mengubah Perda yang menetapkan nama dan jumlah OPD, tetapi merubah Peraturan Bupati yang menetapkan jumlah dan nama-nama bidang," lanjutnya.

Soal pengalihan pejabat struktural ke fungsional, Sekda lululan Institusi Pemerintahan Dalam Negeri tersebut menuturkan belum ada kejelasan aturan dari pemerintah pusat.

"Tanggal 16 bulan ini kami Sekda se-Indonesia diundang oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membicarakan hal tersebut," akunya.

Kalau pada akhirnya lanjutnya, keputusannya adalah mengubah pejabat eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional, Pemkab Mamasa sudah menyiapkan kajian-kajiannya.

"Kalaupun hanya sebagian yang dialihkan seperti pejabat yang melakukan pelayanan publik, investasi dan permodalan sesuai arahan Bapak Presiden, maka kita juga sudah siap dengan pembenahannya," tambahnya.(Kedi)