Ketua KPK Sebut Kepentingan Legislatif dan Eksekutif Cikal Bakal Korupsi
https://www.fokusmetrosulbar.com/2020/01/ketua-kpk-sebut-kepentingan-legislatif.html
Agenda kunjungan tersebut menggelar dialog dengan tema strategis penguatan dan pencegahan korupsi untuk Sulawesi Barat yang maju dan bermartabat tahun 2020.
Kegiatan tersebut berlangsung di lantai IV kantor Gubernur Sulbar. Pada kesempatan ini Firli mengimbau kepada para kepala daerah untuk selalu bersinergi dengan anggota DPRD sebagai penentu dan pengesahan anggaran di daerah.
Menurutnya gubernur, walikota dan bupati hanya sebatas menyusun dan mengajukan anggaran belanja daerah, namum pengesahan dan persetujuan kembali lagi ke legislatif dalam hal ini DPRD.
Dikatakan hingga saat ini masi ada satu provinsi yang belum selesai melakukan penyusunan anggaran pendapatan daerah (APBD) tahun 2020 .
Dikarenakan, belum ada kesepakatan bersama antara keduanya yakni pemerintah daerah dengan DPRD.
“Jadi saya berharap di Sulawesi Barat semuanya sudah aman, karena terkadang ada kesempatan dan kepentingan antara eksekutif (kepala daerah) dan legislatif (DPRD) maka itulah cika bakal bakal terjadinya korupsi,” ujarnya.
Dijelaskan jika dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), tarik ulur maka target yang dibebankan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) untuk mencarikan anggaran bahkan melakukan berbagai penekanan-penekanan kesejumlah OPD seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Pariwisata, dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas pendapatan daerah.
“Karena aturannya kepala daerah tidak punya kewenangan langsung mengesahkan tanpa persetujuan sejumlah dari legislatif yang digelar dalam rapat,” terangnya.
Maka itu berpesan pada momen acara dialog yang digelar di lantai IV kantor gubernur Sulbar agar eksekutif dan legislatif selalu bersinergi demi kepentingan rakyat.
“ Jadi saya berpesan jaga amanah rakyat karena kita dipilih olehnya,” pungkasnya.
Sementara Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar berharap hadirnya ketua KPK RI di Sulbar kasus korupsi di Sulbar lebih mengutamakan pencegahan dari pada melakukan tindakan hukum.
Adapun yang hadir, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Bupati seSulbar, Kajati Sulbar Darmawen Aswar, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi Duka,Ferkopimda, Kapolda Sulbar Brigjen Pol Bharuddin Djafar, para kepala OPD dan kepala desa serta berbagai LSM bergerak pencegahan korupsi.(Awal)
