Demo, Mahasiswa Unika Mamuju Pertayakan Kapal Feri dan Manakarra Tower
https://www.fokusmetrosulbar.com/2020/01/demo-mahasiswa-unika-mamuju-pertayakan.html
Mamuju, FMS - Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan badan eksekutif mahasiswa ( BEM) fakultas teknik dari Universitas Tomakaka berunjuksa di kantor DPRD Mamuju. Kamis (23/1).
Massa aksi membawa sejumlah poin tuntutan diantaranya, mempertanyakan asas manfaat membangun landscape atau manakarra tower yang menghabiskan biaya sebesar Rp 23 Miliar yang bersumber dari APBD.
"Masih banyak yang lebih mendesak ketimbang membangun manakarra tower. Seperti perbaikan akses jalan ke Bonehau-Kalumpang dan perbaikan sejumlah jalan yang sudah rusak dalam kota Mamuju," ujar Iswandi Koodinator Lapangan (Korlap).
Ia menilai pemkab Mamuju
saat perencanaan tanpa melibatkan akademisi, termaksut asas manfaatnya dan juga juga kajian analisis dampak lingkungan nantinya, ketika dibangun apalagi berada dalam kota Mamuju.
Wakil ketua DPRD Andi Dodi dari partai Hanura untuk menemui massa aksi dan berdialog dalam ruang komisi satu yang juga dihadiri dari dinas PU, ULP, Perhubungan dan Perumahan dan Bapemda Mamuju.
Andi Dodi mengatakan bahwa awalnya sejumlah anggota dewan juga tidak setujuh pembangunan manakarra tower, karena masih mepertanyakan dari segi asas manfaatnya ketika dibangun nanti yang menghabiskan anggaran tidak sedikit.
"Awalnya kita tidak setujuh, tapi kembali lagi kebijakan bupati," ujarnya.
Adapun tuntutan massa aksi yakni, meminta pemerintah mengatur dan secepatnya mengesahkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah kota (RTRW) dan meminta kepada kejati Sulbar agar segera memeriksa adanya temuan pengadaan kapal feri mini yang di anggarkan oleh Pemkab Mamuju sebesar Rp 1,7
Milyar, untuk penyeberangan Mamuju ke Pulau Balabalakang yang kini sudah mulai rusak sebelum difungsikan.(Awal).
Massa aksi membawa sejumlah poin tuntutan diantaranya, mempertanyakan asas manfaat membangun landscape atau manakarra tower yang menghabiskan biaya sebesar Rp 23 Miliar yang bersumber dari APBD.
"Masih banyak yang lebih mendesak ketimbang membangun manakarra tower. Seperti perbaikan akses jalan ke Bonehau-Kalumpang dan perbaikan sejumlah jalan yang sudah rusak dalam kota Mamuju," ujar Iswandi Koodinator Lapangan (Korlap).
Ia menilai pemkab Mamuju
saat perencanaan tanpa melibatkan akademisi, termaksut asas manfaatnya dan juga juga kajian analisis dampak lingkungan nantinya, ketika dibangun apalagi berada dalam kota Mamuju.
Wakil ketua DPRD Andi Dodi dari partai Hanura untuk menemui massa aksi dan berdialog dalam ruang komisi satu yang juga dihadiri dari dinas PU, ULP, Perhubungan dan Perumahan dan Bapemda Mamuju.
Andi Dodi mengatakan bahwa awalnya sejumlah anggota dewan juga tidak setujuh pembangunan manakarra tower, karena masih mepertanyakan dari segi asas manfaatnya ketika dibangun nanti yang menghabiskan anggaran tidak sedikit.
"Awalnya kita tidak setujuh, tapi kembali lagi kebijakan bupati," ujarnya.
Adapun tuntutan massa aksi yakni, meminta pemerintah mengatur dan secepatnya mengesahkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah kota (RTRW) dan meminta kepada kejati Sulbar agar segera memeriksa adanya temuan pengadaan kapal feri mini yang di anggarkan oleh Pemkab Mamuju sebesar Rp 1,7
Milyar, untuk penyeberangan Mamuju ke Pulau Balabalakang yang kini sudah mulai rusak sebelum difungsikan.(Awal).