Wagub Serahkan Dokumen Usulan Kota Mamuju dan Kabupaten Balanipa Ke DPD RI
https://www.fokusmetrosulbar.com/2019/12/wagub-serahkan-dokumen-usulan-kota.html
Penyerahan kedua dokumen tersebut, berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar dalam acara Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Pemprov Sulbar.
Enny Anggraeni Anwar, mengatakan, dengan diserahkannya dokumen usulan tersebut kepada Komite I DPD RI, diharapkan pembentukan Kota Mamuju dan Kabupaten Balanipa dapat segera terwujud.
"Mudah-mudah dengan kehadiran Komite I DPD RI di Sulbar, apa yang kita cita-citakan dan kita inginkan dapat diwujudkan. Kami mohon dengan hormat, kalau ini bisa segera terwujud maka hal ini merupakan hadiah bagi Sulbar, kami menanti kabar baiknya," ucap Enny.
Dikatakan, penataan daerah di Sulbar yang hingga saat ini belum memiliki wilayah kota sebagai ibu kota provinsi dan ada kabupaten telah lama diusulkan untuk dimekarkan dan telah berproses di Komisi II DPR RI, serta telah mendapatkan amanat dari Presiden di 2014, masih terkendala dengan adanya kebijakan moratorium pemekaran wilayah, sehingga hal tersebut belum bisa terealisasi hingga saat ini.
Untuk itu, melalui kesempatan itu juga, Enny meminta dukungan dan bantuan Komite I DPD RI agar moratorium itu dapat ditinjau kembali.
Wakil Ketua II Komite I DPD Sulbar, Djafar Alkatiri, mengatakan, DPD RI dan DPR RI akan mendukung penuh pembentukan Kota Mamuju dan Kabupaten Balanipa.
Menurutnya pembentukan kota Mamuju tidak akan sulit diwujudkan, sebab hanya melakukan peralihan status dari kabupaten menjadi kota, yang tidak banyak memerlukan persyaratan, baik kapasitas daerah maupun administrasi daerah.
"Kita harap pemerintah akan lebih fleksibel karena ini bukan pemekaran, namun hanya perubahan alih status wilayah administrasi dari kabupaten menjadi kota. Saya kira Mamuju ini sudah memenuhi persyaratan bahkan melampaui untuk menjadi kota," kata Djafar
Lanjut Djafar, masih ada tiga provinsi lainnya di Indonesia yang ibu kotanya masih berstatus kabupaten, yang juga diharapkan segera beralih status menjadi kota, yakni Papua Barat (Manokwari), Maluku Utara (Sofifi) dan Kalimantan Utara (Tanjung Selor).
"Kita berharap bukan hanya Mamuju, tiga provinsi lainnya juga sudah bisa dialihkan statusnya menjadi kota. Ini perintah dan harapan dari undang-undang," tandas Djafar.
Berbeda dengan pembentukan Kota Mamuju, Djafar menuturkan, pembentukan kabupaten Balanipa, masih akan menunggu kebijakan moratorium pemekaran wilayah dicabut.
Meski demikian, DPD RI bersama DPR RI akan tetap mengusulkannya, sehingga apabila moratorium pemekaran wilayah sudah dicabut, maka usulan pembentukan kabupaten Balanipa bisa masuk dan menjadi prioritas.
Terkait kunjungan Komite I DPD RI di Sulbar, Djafar mengatakan, agenda utama Komite I DPD RI hadir di Sulbar, untuk melakukan evaluasi dan menyerap informasi aspirasi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak pada 2020, serta menerima masukan terhadap pelaksanaan otonomi dan pemerintahan daerah.
Selain Senator Djafar Alkatiri (Dapil Sulawesi Utara) yang memimpin kunjungan kerja Komite I DPD RI ke Sulbar, juga turut hadir empat delegasi lainnya, yakni Senator Almalik Pababari (Dapil Sulawesi Barat), Senator Ahmad Bastian SY (Dapil Lampung), Senator Abdul Rachman Thaha (Sulawesi Tengah) dan Senator Abbdurrahman Abubakar Bahmid (Dapil Gorontalo).(Awal)
