LPDB-KUMKM Komitmen Bantu KUKM Sulbar Naik Kelas
https://www.fokusmetrosulbar.com/2019/12/lpdb-kumkm-komitmen-bantu-kukm-sulbar.html
Padahal Sulbar memiliki potensi yang cukup besar. Mengingat provinsi yang pada Desember nanti genap 15 tahun merupakan daerah yang pembangunannya sedang bertumbuh. Demikisn geografisnya juga cukup mendukung, memiliki dataran tinggi, dataran rendah dan laut (pantai).
Jadi, kalau baru menyerap Rp12 miliar apalagi dalam kurun waktu 12 tahun dirasa masih sangat kecil. Sebab baru rata-rata per tahun Rp1 miliar yang digulirkan untuk 6 kabupaten se-Sulbar.
Demikian diungkapkan Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo dalam acara Sosialisasi dan Bimtek LPDB-KUMKM, Rabu (23/11/2019).
Braman menambahkan untuk kedatangannya kali ini ke Mamuiju bukan sekadar sosialisasi, tapi lebih dari itu. Yakni jemput bola tawarkan permodalan dengan memberikan bimbingan teknis. Seperti bagaimana cara menyusun proposal untuk pengajuan pinjaman dana bergulir bagi koperasi dan UMKM.
"Kami punya komitmen kuat untuk membantu pengembangan usaha para pelaku UKM dan koperasi di Sulbar. Sekaligus membuktikan kepedulian kami yang sudah datang dua kali sejak dua tahun lalu, karena daerah ini memang punya potensi besar," ungkapnya.
Di acara yang diresmikan Gubernur Sulbar, HM Ali Baal Masdar ini, juga dihadiri Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperas dan UKM, Amir Maricar, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM, Krisdianto Darmono, Dirut Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM, Emilia Suhaimi, Direktur Lembaga Kajian Strstegis (LKS) UKM, Naharuddin, para mitra, undangan dan 200 praktisi koperadi dan UKM se-Sulbar.
"Jika tahun lalu kami sosialisasikan pembiayaan syariah, kali ini giliran yang konvensional. Pokoknya Sulbar harus menambah porsi lebih besar lagi. Kalau ditanya targetnya ya Rp 50-100 miliar," ujarnya pada awak media.
Masih jelas Braman, dari total dana yang sudah digulirkan lembaganya kepada pelaku KUMKM di seluruh Indonesia sudah sekitar Rp8,1 triliun sejak operasional 2008. Diakui provinsi Sulbar termasuk yang masih kecil. Tepatnya menempati urutan ke 28-29 dari total 34 provinsi di Indonesia.
Tapi Braman yakin serapan dana bergulir setelah sosialisasi dan Bimtek tersebut akan terus bertambah besar jumlahnya. Mengingat para UKM dan pelaku koperasi, kini tidak sendirian lagi. Tetapi kata mantan Deputi Pembiayaan Kemenkopdan UKM ini, sudah ada pihak-pihak yang bisa diminta bantuannya untuk membuatkan proposal dan nasehat lainnya seputar kemajuan usahanya.
“Sekarang sudah banyak yang peduli terhadap pelaku UKM dan koperasi, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya. Dari pendampingan bantuan modal, bimbingan, nasehat-nasehat hingga memantu uatkan proposal akesel moda, dll,” ujarnya lagi.
Terlebih saat ini imbuh dia, untuk pengajuan proposal pun tidak harus ke Jakarta, tetapi cukup diserahkan kepada mitra, seperti Jamkrido, Askrindo dan timnya di daerah. Jadi kata dia lagi, baik untuk pinjaman syariah maupun konvensional tidak kesulitan. Asal hasil verifikasi semua data lolos, pasti akan diteruskan ke Jakarta dan pinjaman pun siap cair.
Hanya saja kata dia menekankan, sampai saat ini pihaknya belum bisa melayani UMKM perorangan secara langsung. Alasannya tidak bisa memonitor ke bawah dengan seksama, karena lembaga yang dipimpinnya memang tidak mempunyai dan tidak dibolehkan memiliki cabang di daerah-daerah. Dengan dasar UU karena Kemenkop dan UKM yang sebagai induknya statusnya kementerian/lemaga golongan C.
“Kalau Kemenkop UKM itu statusnya golongan B saja sesuai UU diperbolehkan punya kantor cabang seagai kepanjangan operasionalnya di daerah-daerah,” tandas Braman.
Meski begitu imbuh dia, untuk melayani masyarakat di seluruh Indoensia tidak boleh terhambat. Sesuai tuntutan untuk melayani pembiayaan kepada para pelaku UMKM dan koperasi di seluruh Indonesia. “Maka caranya ya kami bersinergi dengan bermacam lembaga yang konsen terhadap KUMKM. Misalnya dengan dinas-dinas koperasi dan sekuder-sekunder koperasi,” jelas Braman lagi.
Intinya lanjut dia, KUMKM tetap bisa mendapatkan modal dari LPDB-KUMKM tetapi harus lewat mitra, yakni kalau koperasi lewat induk/sekundernya dan kalau UKMKM melalui BPR/BPRS atau lembaga keuangan lain yang telah bekerjasama.
Adapun besaran bunga pinjaman jelas Braman sangat bersaing, yakni cuma 4,5%. Kecuali untuk UMKM yang melalui perantara bunganya selisih bisa 3 – 4 persen. Sebab kata dia sudah ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penyalur. Kecuali yang terkait program Nawacita, seperti perkebunan, pertanian dan nelayan dunganya 4,5% sektor ril 5 persen, KSP 7 persen dan UKM bisa 10%.
Pada kesempatan tersebut Braman juga mendorong setiap daerah untuk mendirikan Badan layanan Umum Daerah (BLUD). “Misalnya di Sulbar ini sudah ada BLUD, maka akan lebih enak LPDB untuk melayani. Sehingga serapan permodalan akan terus meningkat. Tapi emang sudah banyak provinsi dan daerah Kab/kota yang bikin. Dampaknya jumlah KUKM yang bertumbuh dan berkembang pun makin banyak,” tandasnya.
Sementara itu Gubernur Sulbar, HM Ali Baal Masdar mengatakan, pihaknya sudah sangat proaktif untuk pemberdayaan UMKM. Bahkan seraya berseloroh, ia hampir masuk penjara karena dana APBD yang disalurkan kepada UKM bermasalah. Demikian koperasi sebagai koordinatornya juga ikut bermasalah.
Tapi karena bertekad untuk terus memberdayakan mereka, maka perlahan-lahan kembali ada jalan keluar dan akhirnya menuai hasil. Dana APBD yang dialokasikan secara bertahap untuk bantu KUMKM katadia kini jumlahnya sudah mencapai Rp28 miliar.
“Sekarang saya bersyukur sudah ada LPDB-KUMKM yang ikut memberikan permodalan. Apalagi selama ini sudah jalan bagus. Para mitra dan timnya juga selalu siap membantu KUMKM, maka saya yakin penyerapannya pasti akan terus meningkat,” ujar Ali Baal.
Gubernur juga menambahkan, pihaknya selaku pemerintah tak akan tinggal diam untuk memfasilitasi pemasarannya. “Silahkan pelaku usaha mengelola modal dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.(dir)
