Kepala Diknasbud Mamasa Bantah Issu Pemotongan Dacil
https://www.fokusmetrosulbar.com/2019/12/kepala-diknasbud-mamasa-bantah-issu.html
Foto Bersama Komisi I DPRD Mamasa dan Diknasbud Mamasa Usai RDP
Mamasa, FMS - Beredarnya issu terkait pemotongan insentif dana daerah terpencil (Dacil) dibantah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknasbud) Mamasa Muhammad Syukur.
"Ini yang kami luruskan, yang saya ketahui dan juga setelah mengecek ke seluruh pegawai di Diknasbud, tidak ada itu potongan-potongan," kata Muhammad Syukur usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Mamasa, Rabu (18/12).
Ia mensinyalir berkembangnya issu tersebut karena adanya kecemburuan antara yang menerima dan yang tidak sehingga muncul kecurigaan diantara mereka yang belum menerima bahwa ada dugaan kesepakatan potongan yang terjadi antara penerima dengan pihak Diknasbud.
"Saya minta kalau memang ada informasi yang kurang jelas seperti itu agar langsung ke kantor supaya bisa dicek kebenarannya dan dikomunikasikan kepada yang bersangkutan," ucapnya.
Ia berharap setiap issu yang belum dipastikan kebenarannya agar dikonfirmasi langsung ke pihak terkait utamanya kepada dirinya selaku penanggung jawab di Diknasbud Mamasa sehingga tidak terkesan menjadi fitnah dan adanya kesan upaya pembunuhan karakter.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Mamasa, Reskianto Taula'bi Kia yang dikonformasi terkait issu potongan Dacil tersebut mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya komitmen seperti itu.
"Sejauh ini belum ada guru yang melapor secara resmi bahwa ada komitmen atau pungutan liar atau ada pemotongan-pemotongan dari hak-hak mereka," katanya.
Menurutnya, isu seperti itu jangan langsung diyakini kebenarannya sebab tidak menutup kemingkinan ada pihak yamg sengaja memprovokasi. "Kalau ada laporan yang resmi kami dapat memproses itu lebih jauh untuk mengumpulkan data-data," jelasnya. (Kedi)
Mamasa, FMS - Beredarnya issu terkait pemotongan insentif dana daerah terpencil (Dacil) dibantah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknasbud) Mamasa Muhammad Syukur.
"Ini yang kami luruskan, yang saya ketahui dan juga setelah mengecek ke seluruh pegawai di Diknasbud, tidak ada itu potongan-potongan," kata Muhammad Syukur usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Mamasa, Rabu (18/12).
Ia mensinyalir berkembangnya issu tersebut karena adanya kecemburuan antara yang menerima dan yang tidak sehingga muncul kecurigaan diantara mereka yang belum menerima bahwa ada dugaan kesepakatan potongan yang terjadi antara penerima dengan pihak Diknasbud.
"Saya minta kalau memang ada informasi yang kurang jelas seperti itu agar langsung ke kantor supaya bisa dicek kebenarannya dan dikomunikasikan kepada yang bersangkutan," ucapnya.
Ia berharap setiap issu yang belum dipastikan kebenarannya agar dikonfirmasi langsung ke pihak terkait utamanya kepada dirinya selaku penanggung jawab di Diknasbud Mamasa sehingga tidak terkesan menjadi fitnah dan adanya kesan upaya pembunuhan karakter.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Mamasa, Reskianto Taula'bi Kia yang dikonformasi terkait issu potongan Dacil tersebut mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya komitmen seperti itu.
"Sejauh ini belum ada guru yang melapor secara resmi bahwa ada komitmen atau pungutan liar atau ada pemotongan-pemotongan dari hak-hak mereka," katanya.
Menurutnya, isu seperti itu jangan langsung diyakini kebenarannya sebab tidak menutup kemingkinan ada pihak yamg sengaja memprovokasi. "Kalau ada laporan yang resmi kami dapat memproses itu lebih jauh untuk mengumpulkan data-data," jelasnya. (Kedi)