Tak Sepahaman Soal KUA-PPAS, Pimpinan Eksekutif dan Legislatif "Kompak" Keluar Mamasa

Mamasa, FMS - Sudah hampir sepekan, sejumlah pejabat teras Pemerintah Kabupaten Mamasa tak ada ditempat. Pantauan awak media, Kamis (14/11), dipintu Bupati Mamasa, H. Ramlan Badawi, Wakil Bupati Mamasa, Marthinus Tiranda, Sekretaris Daerah (Sekda) Mamasa, Ardiansyah dan sejumlah pejabat lainnya tertulis "Keluar".

Kepala Sub Bagian Pemberitaan, Humas dan Protokoler Mamasa, yang dikonfirmasi terkait sejumlah pejabat tersebut memberi keterangan bahwa semuanya sedang keluar daerah.

"Kalau pak bupati lagi di Jakarta ada kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah tingkat Nasional, pak wakil sementara di Kupang ada kegiatan gereja, dan pak Sekda juga sepertinya ke Mamuju lalu terus ke Jakarta," terangnya.

Entah kebetulan atau tidak, ditengah persoalan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020 yang belum ada kesepahaman antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) eksekutif dan legislatif kompak tinggalkan kota Mamasa.

Pimpinan DPRD dan anggota Banggar saat ini tengah berada di Jakarta. Informasi yang diperoleh, Banggar tengah mengadakan Study Banding dan Konsultasi terkait KUA-PPAS yang dikembalikan dewan ke Pemda.

"Kami lagi Study Banding ke DPRD Jakarta dan konsul ke Kementerian Dalam Negeri terkait KUA-PPAS yang kami kembalikan ke eksekutif," ujar Wakil Ketua II DPRD Mamasa Juan Gayang Pongtiku, Rabu (13/11).

Demikian juga dengan eksekutif. Berdasarkan info yang didapatkan, hampir semua yang terlibat dalam TAPD Mamasa saat ini tengah berada di luar Mamasa.
Seperti Kepala Badan Penelitian, Perencanaan dan Pembangunan (Bappelitbang), Gusti Hermawan yang coba ditemui wartawan juga tak berada di tempat.

"Sementara ke Jakarta bapak," kata salah seorang staf Bappelitbang.

Anggota TAPD lainnya juga Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Mamasa, Abdul Samad tidak pula masuk kantor. "Saya sedang di Mamuju dinda, ada kegiatan," jawabnya saat dihubungi.

Menanggapi hal tersebut, Anton salah seorang masyarakat berharap para pengambil kebijakan bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk Mamasa khususnya menyangkutv KUA-PPAS dan RAPBD 2020.

"Berita yang saya baca, kalau tidak salah tenggat itu dibahas harus rampung sampai batasnya akhir November ini. Kalau tidak akan berdampak ke program pembangunan tahun 2020," ucapnya.

Sebagai masyarakat biasa dirinya berharap agar Pemda dan DPRD segera menemukan solusi atas persoalan yang terjadi.

"Mudah-mudahan cepat selesai ini masalah pembahasan anggaran di dewan, kan tidak enak terus baca berita mereka kaya' baku rampas-rampas saja," ujarnya.

Ia meminta para pejabat yang tengah tugas diluar Mamasa agar segera kembali sehingga jika ada urusan-urusan masyarakat tidak terhambat apalagi yang keluar pejabat penting."Kalau mereka diluar semua, siapa yang urus masyarakat di Mamasa. Harusnya tidak bersamaan semua keluar supaya pelayanan di Mamasa juga tidak terhalang," pungkasnya.(Kedi)