Dengar Masukan Saran Dari Masyarkat, DPRD Sulbar Gelar Uji Publik Tatib

Mamuju, FMS - Dalam rangka mendengar saran dan masukan dari masyarkat sebelum Tatib pimpinan dan anggota DPRD Sulbar priode 2019-2024 diasistensi ke Kemendagri dan disahkan sebagai acuan kerja DPRD selama lima tahun kedepan, DPRD Sulbar Gelar uji publik Tatib DPRD, Jum’at (11/10/2019).

Rapat dipimpin Hatta Kainang dan ketua DPRD sementara Suraidah Suhardi, hadir sejumlah anggota DPRD Sulbar diantaranya, Abdul Rahim, Muh Jayadi, Yusri Nur, H. Sudirman, Risbar Berlian, Taufik Agus, Mega Harun, dan sejumlah anggota DPRD Sulbar lainnya.

Sejumlah LSM, Akademisi dan organisasi Pers serta Komisi Informasi Publik (KIP) Sulbar juga hadir pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut.

Yang menjadi perbincangan hangat pada RDP itu yakni tatakelola sistem informasi publik di Sekretariat DPRD Sulbar.

Ketua KIP Sulbar DR. Rahmat Idrus menyarankan agar sekretariat DPRD Sulbar dapat segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID). Selain merupakan amanah undang-undang PPID juga dapat membantu DPRD Sulbar dalam mengelola sistem informasi publik.

"Tatakelola informasi publik saya kira harus dimaksimalkan, humas dimaksimalkan kinerjanya, ini penting agar dapat menjadikan wajah dan citra DPRD Sulbar jauh lebih baik," kata Dekan Fakultas Hukum Unika itu.

Senada dengan Rahmat Idrus, ketua IJS Sulbar Irham Aziz menguraikan bahwa DPRD Sulbar dalam Tatibnya harus memepertegas bahwa rapat apa saja yang tertutup dan rapat apa saja yang dapat di akses publik dan bisa diliput media.

"Saya kira ini harus tegas disebutkan di Tatib ini, agar teman-teman media tau yang mana terbuka dan yang mana tertutup, jika ini tidak diatur secara tegas maka ini bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan," terangnya.

Selain mengenai tatakelola informasi, hal penting yang dibahas pada RDP itu yakni mengenai tim penerima aspirasi rakyat.

Salah satu LSM, Ibnu Imat Totori memberikan masukan agar kepastian waktu tindaklanjut aspirasi masyarakat dapat dipercepat dari 14 hari kerja menjadi hanya 7 hari kerja saja.

"Kepastian tindaklanjut aspirasi rakyat saya liat disitu 14 hari kerja, saya minta kalau bisa dijadikan 7 hari kerja saja. Kedua soal kehadiran anggota DPRD

Sulbar, kami minta kewenangan BK diperkuat agar dapat memberikan sangsi bagi anggota DPRD yang malas berkantor," kata mantan ketua PMII Mamuju itu.

Sedangkan Ketua PWI Sulbar Naskah M. Nabhan menyarankan agar rekrutmen tim ahli atau tenaga ahli DPRD Sulbar dapat benar-benar berjalan dengan baik, tenaga ahli yang direkrut kata direktur Sulbar Ekspres itu harus lebih cerdas daripada anggota DPRD, sehingga benar-benar dapat membantu tugas dan fungsi anggota dewan.

Masukan konstruktif juga datang dari direktur Esensi, Syarif Mandegar, Ia mengusulkan agar reses anggota DPRD Sulbar dilakukan sebelum Musrenbang berlangsung.

"Kami apresiasi langkah DPRD Sulbar telah melalukan uji publik semoga ini menjadi langkah yang baik untuk DPRD Sulbar, kenapa saya usulkan reses dilakukan sebelum Musrenbang agar program yang dihasilkan lebih berkwalitas dan benar-benar menjadi kebutuhan rakyat," jelasnya.

Dari saran dan masukan tersebut, pimpinan rapat, Hatta Kainang mengatakan masukan dan saran dari LSM, Organisasi Pers dan Akademisi ini akan menjadi bahan pertimbangan dan tambahan dalam penyempurnaan Tatib DPRD Sulbar.

Pengacara handal itu juga berjanji akan melakukan hal terbaik untuk masyarakat dan DPRD Sulbar, termasuk dalam menata sistem informasi di DPRD Sulbar.

"PPID dan Tim penerima aspirasi kita akan upayakan bisa terbentuk, termasuk pembentukan website DPRD Sulbar. Intinya kita akan berbenah sehingga dapat lebih maksimal bekerja untuk rakyat," kata politisi Nasdem itu.

Ketua Fraksi partai Nasdem Muh Jayadi sependapat bahwa tatakelola sistem informasi harus dibenahi, termasuk kerjasama media. Media menurutnya sangat penting dalam membantu tugas dan fungsi DPRD.

"Saya menyarankan agar setiap alat kelengkapan dan fraksi bisa merekomendasi media untuk kerjasama, bila perlu masing-masing anggota DPR diberikan pelayanan media. Kalau reses juga sebaiknya didampingi oleh media," ungkapnya. 

(Wati)