Paripurna Berlangsung Alot, Wajah Baru Masih Memilih Diam

MAMASA, FMS - Rapat paripurna anggota DPRD Mamasa membahas tata tertib (tatib), Kamis (12/9/2019) berlangsung alot.

Salah satu pokok bahasan yang panjang didiskusikan adalah terkait kewenangan dewan untuk menyetujui atau tidak rancangan perda APBD yang diusulkan oleh eksekutif (baca: pemerintah daerah)

"Usul saya kalau dibolehkan agar dalam tatib ditambahkan pasal yang memberikan kewenangan kepada dewan untuk menyetujui APBD yang diusulkan," ucap Jupri Sambo Ma'dika, Ketua Fraksi Partai Golkar.

Terkait usulan tersebut, pimpinan dewan sementara Orsan Soleman B menjelaskan sudah tertuang dalam pasal yang mengatakan rancangan APBD dibahas bersama antara DPRD dan eksekutif.

"Agak rancuh kalau kita mau bilang menyetujui atau tidak karena tugas dewan membahas itu, sehingga kalau ada produk bahasannya secara otomatis harus disetujui," jelasnya saat ditemui di sela-sela paripurna.

Ia lanjut menjelaskan kewenangan anggaran DPRD adalah membahas APBD dengan berpedoman pada rambu-rambu dan aturan yang ada. "Untuk APBD 2020 pedomannya adalah peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2019 yang sangat jelas uraiannya bagaimana proses pembahasan itu dilakukan," lanjutnya.

Sementara itu, ditanya soal fasilitas alat kelengkapan dewan seperti porsi anggaran yang disediakan dan penempatan tenaga ahli atau kelompok pakar yang juga disorot sejumlah anggota dewan, Orsan mengungkapkan. "Memang peraturan memberi ruang untuk itu guna memaksimalkan kerja dewan, tetapi tentu kita harus bijak melihat postur anggaran yang ada dengan skala prioritas," ungkapnya.

Meski secara urgenitas kehadiran fasilitas pendukung alat kelengkapan dewan tersebut penting, Ia menambahkan ada juga kebutuhan masyarakat yang harus dipikirkan.

"Kalau mau membahas peraturan dan anggaran secara konfrehensif tentu kita butuh orang yang ahli dibidang itu untuk membahas peraturan dan membedah anggaran, tapi yang lebih penting mengarahkan anggaran yang ada untuk kebutuhan masyarakat ditengah keterbatasan," tambahnya.

Disisi lain, ditengah alotnya pembahasan tatib berdasarkan pantauan awak media, nampak anggota dewan yang baru masih memilih diam. Padahal dari 30 total jumlah anggota dewan, lebih dari setengahnya diisi oleh wajah-wajah baru. (klp)