Pemprov Sulbar Serahkan Nota Keuangan dan RAPBD-P 2019 ke DPRD

Mamuju, FMS - Kominfo Pemprov Sulbar, Pemprov Sulbar menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Kamis 29 Agustus 2019.

Penyerahan dilakukan Sekprov Sulbar Muhammad Idris kepada Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna Kantor DPRD Sulbar.

Dalam penjelasan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar atas nota keuangan dan RAPBD-P Tahun Anggaran 2019, yang disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengatakan, penyusunan RAPBD-P 2019, dilakukan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi APBD yang telah ditetapkan sebelumnya dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit kerja organisasi, serta antara kegiatan dan jenis belanja.

Tidak hanya itu, kata Idris, hal itu juga disebabkan adanya sisa lebih anggaran tahun lalu yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Dikemukakan, kebijakan penganggaran pada APBD-P 2019 masih diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Sulbar, yaitu perbaikan kualitas SDM dan kebudayaan, perbaikan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan ekonomi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain hal tersebut, lanjut Idris, juga mempertimbangkan sejumlah hal, yakni pertama adanya kegiatan yang merupakan arahan dari pemerintah pusat. Kedua kewajiban kepada Pemkab berupa bagi hasil pajak daerah. Ketiga kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan dana alokasi  khusus (DAK). Keempat kewajiban terhadap belanja penuertaan modal dan kelima penataan kembali belanja gaji dan tunjangan pegawai berdasarkan realisasi gaji sampai dengan Agustus 2019.

Lebih lanjut Idris, menyampikan, adapun rencana pendapatan mengalami perubahan yang semula sebelum perubahan sebesar Rp2,1 trilyun lebih, berubah menjadi Rp2 trilyun lebih atau mengalami penurunan sebesar Rp63,2 milyar rupiah lebih atau turun 0,31 persen.

"Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), semula dari Rp370 milyar rupiah lebih menjadi Rp335 milyar rupiah lebih, atau mengalami penurunan sebesar Rp34 milyar rupiah lebih atau 10,24 persen," ungkap Idris.

Selain penurunan dari jenis PAD, sambung Idris, penurunan lainnya disebabkan oleh penurunan dana transfer yaitu, DAK fisik yang semula dari Rp205 milyar rupiah lebih menjadi Rp177 milyar rupiah lebih atau mengalami penurunan sebesar Rp28 milyar rupiah lebih atau turun 16 persen.

Untuk belanja daerah, secara keseluruhan perubahan belanja tahun anggaran 2019 yang semula direncanakan sebesar Rp2 trilyun rupiah lebih, sebelum perubahan menjadi Rp2,1 triliyun rupiah lebih setelah perubahan atau mengalami kenaikan sebesar Rp33,4 milyar rupiah lebih.

"Berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD-P 2019 mengalami kenaikan," tutur Idris.

Sementara mengenai pembiayaan daerah, Idris mengungkapkan, dapat dirinci yakni penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp30 milyar rupiah lebih, berubah menjadi Rp129 milyar rupiah setelah perubahan, atau mengalami kenaikan sebesar Rp98 milyar rupiah lebih.

"Kenaikan ini karena penyesuaian  hasil audit BPK atas laporan keuangan APBD 2018 dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu," terang Idris.

Sementara, pengeluaran pembiayaan daerah, direncanakan sebesar Rp58 milyar rupaih lebih, berubah menjadi Rp60 milyar rupiah lebih atau mengalami kenaikan sebesar Rp2 milyar rupiah untuk penyertaan modal  kepada Perum PT. Sibuku Energi Malaqbi.

Idris berharap, rancangan perubahan APBD tersebut, dapat segera dibahas dan disetujui, mengingat faktor waktu yang sangat sempit untuk tahapan pelaksanaan di sisa waktu 2019.

Untuk itu, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak DPRD Sulbar atas kebersamaanya dalam pembahasan rancangan perubahan APBD itu.

Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras mengatakan, rapat paripurna tersebut diselenggarakan atas permintaan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, melalui surat yang telah disampaikan kepada pihaknya beberapa waktu lalu.

Amalia menyatakan, dengan diserahkannya nota keuangan dan RAPBD-P tersebut, akan menjadi bahan masukan bagi fraksi-fraksi di DPRD Sulbar dalam menyusun dan menyampaikan pemandangan umumnya pada rapat paripurna selanjutnya. 

(Wati)