Tingkatan Profesionalisme Polri Melalui Musrembang Polda Sulbar

Mamuju, FMS - Agenda kerja dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Polri yang bersih khususnya pada pelayanan publik yang profesional dan akuntabel terus tingkatkan.

Hal inipun menjadi pembahasan pokok pada acara musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrembang) dengan tema "meningkatkan profesionalisme Polri melalui sistem pemerintah berbasis elektronik" yang berlangsung di ruang tulip Hotel Town Square (Matos) Jalan Yos Sudarso, Selasa (30/7/2019).

Acara musrembang yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Polda Sulbar ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulbar Brigjen Pol Drs. Baharudin Djafar, M.Si didampingi Irwasda, Kakanwil DJPb dan yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sulbar.

Kegiatan musrembang ini juga dihadiri oleh seluruh pejabat utama, Kapolres Jajaran dan masing-masing perwakilan dari satuan kerja (satker) dan satwil jajaran Polda Sulbar serta peserta undangan dari pihak terkait seperti BRI, Kanwil Dirjen perbendaharaan dan Bappeda Provinsi.

Dalam pelaksanaannya, agenda musrembang diawali dengan penayangan Video Brizzi Bri dan Profile Musrembang Polri serta laporan agenda musrembang oleh Karorena Kombes Pol Deni Hermana, S.I.K, M.Si.

Kapolda Sulbar dalam sambutan sekaligus arahannya mengatakan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan oleh pengemban fungsi perencanaan polda sulbar yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini terbukti dari serapan anggaran sampai tanggal 26 juni 2019 sebesar 57,02 %  sebagai peringkat 14 dari 43 polda dengan kinerja pelaksanaan anggaran pagu anggaran 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi akip (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) tahun 2018 oleh Itwasum Polri memperoleh nilai 60,05 atau kategori "B",  predikat baik dengan peningkatan nilai sebesar 1,05 dibandingkan pada tahun 2017 polda sulbar memperoleh nilai 59,00.

Kenaikan tersebut menunjukkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya.

Harapan kedepan nilai AKIP Polda Sulbar bisa kita capai nilai kategori ‘BB’ predikat sangat baik, hal tersebut bisa kita capai apabila peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya.

Pada tahun 2018 Polda Sulbar telah mengusulkan dua satuan wilayah untuk mengikuti penilaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) yaitu Polres Mamuju dan Polres Polman numun belum berhasil, hal tersebut dijadikan momentum untuk memicu satuan dalam meningkatkan pelayanan publik dan kualitas tata kelola agar dapat meraih predikat WBK dan WBBM, pada tahun 2019 kita mengusulkan tiga satuan kewilayahn untuk mengikuti penilaian pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) antara lain Polres Polman, Polres Mamasa dan Polres Matra dan saat ini hanya dua Polres yang lolos untuk penilaian pada tingkat Kementerian PAN-RB RI yaitu Polres Polman dan Polres Mamasa.

"Berikan dukungan sehingan bisa berhasil meraih zona integritas predikat WBK. Menuju WBBM," kata Kapolda.

Peningkatan indeks pelayanan publik polri merupakan  wujud dari semangat yang tiada henti dalam membuat berbagai program inovasi dalam penataan tata kelola birokrasi kepolisian maupun pelayanan publik yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Penataan tata kelola birokrasi kepolisian yang dilakukan salah satunya melalui pengukuran indeks tata kelola (ITK) secara berkelanjutan berupa penerapan indeks tata kelola dengan 7 prinsip tatakelola kepolisian yang baik, yaitu kompetensi, responsif, perilaku, transparan, keadilan, efektifitas, dan akuntabilitas berorientasi pada tugas pokok polri untuk mendukung percepatan capaian indikator kinerja utama. 

Hasil dari musrenbang adalah amanah yang harus dijalankan oleh setiap satker pada tahun berikutnya sehingga kegiatan musrenbang Polda Sulbar merupakan langkah strategis Polda Sulbar untuk menindaklanjuti hasil musrenbang nasional sekaligus menguatkan arah, target dan sasaran pembangunan.

Kegiatan musrenbang diharapkan dapat menjadi wadah untuk membahas kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan tupoksi Polri, khususnya prioritas di bidang keamanan guna mendukung rencana kerja serta program prioritas Kapolri yang telah dituangkan ke dalam Renstra Polri dan program prioritas Polri sehingga dapat menghasilkan gagasan, ide, inovasi yang produktif dalam memecahkan berbagai persoalan di bidang perencanaan dan anggaran yang dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok Polri didalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, dan dalam bidang penegakan hukum. 

Rencana kerja Polda Sulbar tahun 2020 yang akan disusun dalam musrembang ini mengacu pada hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan anggaran polri tahun 2018 yang dilihat dari realisasi anggaran dan capaian kinerja, serta penilaian pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan yang dituangkan dalam peraturan menteri keuangan nomor 258/pmk.02/2015 tentang pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kementerian dan lembaga berdasarkan kriteria / indikator yang telah ditetapkan antara lain yang pertama adalah prosentase penyerapan anggaran minimal 95 persen, kedua adalah prosentase realisasi capaian output / target / sasaran minimal 95 persen dan yang ketiga berdasarkan laporan keuangan kementerian negara/ lembaga pemerintah yakni berpredikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Menyikapi hal tersebut, saya meminta penyusunan rencana kerja polda sulbar tahun 2020 dilakukan secara sungguh-sungguh dengan memperhatikan pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya serta perkembangan lingkungan strategis baik global, regional, nasional, dan lokal dengan tetap memperhatikan dampak yang akan timbul," imbuhnya.

Penyusunan Renja tahun 2020 harus memperhatikan kebijakan pimpinan Polri, serta masukan dari semua satker Polda Sulbar dan satuan kewilayahan. 

"Saya mengharapkan Biro Perencanaan Polda Sulbar mampu mengakomodir masukan-masukan setiap satker dan satwil jajaran Polda Sulbar," katanya.

"Kepada para Kasatker di lingkungan Polda Sulbar dan jajaran, saya harapkan agar segera menyusun perencanaan dan kebutuhan pada  masing-masing satkernya, dan kepada para Kasatwil, saya minta agar benar-benar memberikan masukan yang aplikatif dan bermanfaat untuk perencanaan dan kebutuhan anggaran satwil hingga ke jajaran polsek dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pagu indikatif," tambahnya.

Ia menambahkan, agenda besar Polda Sulbar tahun 2020 adalah menyukseskan pelaksanaan pengamanan pilkada di tiga daerah secara serentak, hal ini menuntut kesiapan Polda Sulbar dalam pelaksanaan pengamanannya agar agenda pilkada yang dilaksanakan dapat berjalan dengan sukses, lancar, aman dan damai. Agenda tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna apabila didukung dengan sistem anggaran yang  direncanakan secara tepat, efisien dan optimal.

Dalam menjaga keamanan nasional, isu terkait berkembangnya kegiatan terorisme di Eilayah Republik Indonesia menjadi agenda prioritas Polri salah satunya dengan penumpasan terhadap kelompok radikal dan jaringan terorisme melalui perpanjangan satgas operasi tinombala di daerah Poso, Sulawesi Tengah yang harus didukung dengan perencanaan matang dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. 

Polda Sulbar adalah wilayah yang berbatasan dengan Polda Sulawesi Tengah, perlu dalam meningkatkan kewaspadaan dengan melaksanakan operasi yang didukung dengan anggaran kontinjensi dengan mengedepankan kegiatan preemtif, preventif, penegakan hukum dan bantuan sosial dalam rangka memelihara, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk meminimalisir berkembangnya radikalisme dan terorisme guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.  

Satuan jajaran kewilayahan juga perlu dioptimalkan dalam pergelaran personel untuk meminimalisir potensi konflik dan menjaga situasi yang aman dan kondusif.

Mengakhiri sambutannya, Kapolda juga menyampaikan beberapa agar dipedomani :

1. Dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran agar memanfaatkan sasaran dan indikator kinerja dalam renstra, selanjutnya menetapkan target kinerja dalam perjanjian kinerja dan rencana aksi organisasi secara berkala dengan memanfaatkan target kinerja untuk menilai keberhasilan kinerja pimpinan unit kerja dibawahnya;

2. Manfaatkan sistem perencanaan dan anggaran yang berbasis IT sehingga akan memudahkan mekanisme pemantauan kinerja dan mekanisme pengumpulan data kinerja, lakukan pengintegrasian dengan aplikasi keuangan dari kemenkeu sehingga informasi keuangan dan perencanaan anggaran dapat digambarkan secara lebih komprehensif;

3. Menyonsong kesiapan polri mendapatkan tunjangan kinerja mencapai 100% segera disusun analisis beban kerja yang berorientasi pada cascading yang berbasis e-kinerja agar memudahkan penyaluran anggaran sesuai beban kerja masing-masing anggota;

4. Perkuat satuan kerja polri membangun wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

5. Laksanakan program penguatan tatakelola polri dalam mewujudkan good government dan clean governance berbasis it serta target alih teknologi oleh polri sepenuhnya;

6. Dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran polda sulbar tahun 2020 guna meningkatkan nilai aspek kinerja pelaksanan anggaran, terutama untuk mewujudkan kesesuaian dalam perencanaan, perlu dilakukan pembatasan revisi dipa dengan perbaikan kualitas perencanaan anggaran, memastikan perencanaan anggaran berjalan dengan baik dengan cara menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran, melakukan review atas dipa dan rencana kegiatan, serta mengantisipasi pagu minus sesegera mungkin;

7. Pedomani ketentuan tentang anggaran berbasis kinerja, sehingga setiap rupiah dari anggaran dapat diwujudkan output dan outcome berupa kinerja yang dirasakan masyarakat;

8. Hasil setiap program kegiatan harus dapat diukur dalam wujud rasa aman pada setiap individu masyarakat dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, bukan hanya untuk terserapnya anggaran; hindari kendala yang dihadapi dan lakukan antisipasi sejak awal terhadap realisasi/ penyerapan anggaran belanja barang dan modal yang kurang optimal serta masih adanya duplikasi ataupun rekayasa dalam penggunaan anggaran. 

Penting untuk diketahui oleh jajaran satker bahwa dalam rangka menyusun Renja Satker tingkat Polda Sulbar maupun Renja Satker kewilayahan wajib mendasari hal-hal sebagai berikut:

1. Logical framework background study rpjmn 2020-2024

2. Pilar keamanan dalam negeri yang akan dicapai dalam rpjmn                    tahun 2020-2024

3. Kebijakan prioritas nasional pemerintah tahun 2020 di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) khususnya pada pembangunan stabilitas keamanan dan ketertiban pada bidang Polri

4. Program menuju polri yang semakin profesional, modern dan terpercaya (promoter) guna mendukung terciptanya indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong

5. Perkiraan intelijen keamanan polda sulbar tahun 2020, prediksi ancaman yang diperkirakan menjadi potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat pada tahun 2020

6. Sasaran prioritas palda sulbartahun 2020

7. Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran prioritas tahun 2020

8. Program dan kegiatan polda sulbar tahun 2020.

Sementara, Kabid Humas Polda Sulbar AKBP Hj. Mashura, mengatakan, musrenbang merupakan sebuah mekanisme perencanaan untuk mempertemukan usulan / kebutuhan (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogramkan oleh pemerintah (top down planning). 

Pelaksanaan musrenbang idealnya melibatkan seluruh stakeholder mulai dari tahapan proses, penentuan dan pelaksanaan untuk secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mewujudkan hasil musrenbang. 

"Untuk iti kami berharap melalui forum ini dapat dicetuskan pemikiran strategis sehingga dihasilkan produk perencanaan yang implementatif dan efektif bagi seluruh jajaran sampai di tingkat polsek," tutur Mashura.

Mashura menambahkan, Kapolda juga sangat mendukung pembangunan dilingkungan Polri menuju Polri bebas korupsi, Pola Mioro Siola harus terus dilancarkan dengan bersinergi seluruh lapisan masyarakat sehingga akan menjadi tameng dalam menjaga situasi tetap kondusif.

(Wati)