Idris: ASN Harus Siap Dengan Budaya Kerja Baru

Mamuju, FMS - Berbicara mengenai budaya kerja malaqbi, maka kita akan berbicara mengenai outcome.

Demikain yang disampaikan Sekprov Sulbar, Muhammad  Idris pada acara Talk Show Budaya Kerja Malaqbi yang dilaksanakan di Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulawesi Barat, 03 Juli  2019.

Seluruh ASN harus memahami tujuannya penerapan pengembangan budaya kerja malaqbi, harus ada perubahan mindset dan culture lama untuk bisa mendemonstrasikan perubahan budaya kerja ini, serta komitmen dari para pimpinan OPD, karena tanpa komitmen budaya kerja ini tidak akan jalan. Dalam hai ini, efektivitas perubahan budaya kerja ini juga ditentukan oleh leader di level masing-masing, karena nantinya akan hadir pedoman untuk mengukur bagaimana budaya kerja ini bisa diterapkan.

"Melalui budaya kerja ini, pedoman yang dibuat dalam bentuk peraturan Gubernur, tidak hanya menjadi media untuk hapalan, tetapi menjadi believe atau keyakinan bahwa ini akan menghadirkan perubahan-perubahan di setiap OPD. Mulai hari ini kita take over, dan tanggung jawab untuk mendaratkan corporate culture atau budaya kerja ini kedalam organisasi kita," tandasnya.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung, mengatakan, ide to malaqbi bukan nilai yang baru tumbuh, ini merupakan ide warisan rakyat Sulbar, memiliki nilai sangat baik secara turun temurun yang di formalkan masuk kedalam pemerintahan, untuk melahirkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

"Dalam hal ini ada beberapa yang harus di ubah, salah satunya adalah manajemen perubahan untuk merubah mindset dan culture set kita. Manajeman perubahan dalam hal membangun budaya kerja, bukan merupakan hal yang retorika, tetapi harus di implementasikan dalam keseharian kita bekerja," kata Naptalia

Ia menambahkan, penerapan budaya kerja baru ini tidak terlepas dari komitmen yang kuat oleh pimpinan untuk melakukan perubahan pada birokrasi, yang juga akan diikuti komitmen dari seluruh pegawai.

"Jika ada yang tidak ingin mengikuti aturan-aturan organisasi perangkat daerah, silahkan keluar dari organisasi tersebut, buat perusahaan sendiri dengan aturan yang anda inginkan. Kita harus siap untuk berubah, karena esensi dari reformasi terhadap birokrasi adalah perubahan yang berkelanjutan untuk menata kelola pemerintahan yang maju dan malaqbi," sebut Naptalia.

Talk show dihadiri pejabat tinggi pratama, pejabat adminstrator, pejabat pengawas dan ASN Pemprov Sulbar.

(Ani)