BPK: Laporan Bantuan Anggaran Politik Kurang Tertib di Sulbar
| Kepala BPK Eydu Oktain Panjaitan dan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar |
Mamuju, FMS - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulbar menilai penyampaian berkas laporan pertanggungjawaban bantuan anggaran Partai Politik (Parpol) se-Sulbar kurang tertib.
Meski demikian, secara garis besar pihak Perwakilan BPK RI Sulbar tetap mengapresiasi para parpol yang telah memiliki kesadaran tinggi untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tersebut.
"Secara umum penyerahan pertanggung jawaban sudah sesuai, walau masih terdapat beberapa cacatan bagi beberapa parpol di setiap Kabupaten atas ketidak tertiban atau ketepatan waktu penyerahan berkas. Namun secara garis besar, saya mengapresiasi para parpol yang memiliki kesadaran yang tinggi," kata Eydu Oktain Panjaitan saat acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Sulbar, terkait bantuan anggaran Partai Politik (Parpol) Se- Provinsi Sulbar, di lantai II Aula Kantor Perwakilan BPK RI Sulbar, Selasa 30 April 2019.
Terkait hal itu, Eydu Oktain menekankan, agar para parpol dapat lebih tertib laporan dan adminstrasi dalam penggunaan dana bantuan partai politik yang tepat sasaran, sebab tujuan dari anggaran itu, sebagai sarana pembangunan pendidikan politik di Sulbar.
Dengan diserahkannya hasil pemeriksaan itu, maka Ia menyatakan, pihaknya sudah menyelesaikan tugas mengenai penyerahan hasil laporan keuangan pertanggungjawaban dana partai politik untuk Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan secara serentak di Sulbar.
Ia menambahkan, penyerahan laporan hasil pemeriksaan bertujuan menciptakan sinergi yang lebih baik kepada seluruh stakeholder terkait, terutama Pemprov Sulbar, DPRD Sulbar dan Kesbangpol Sulbar yang merupakan bagian dari keuangan daerah.
"Siklus itu dinilai tidak boleh putus, sebabkan dana parpol tidak lepas dari pertanggung jawaban keuangan daerah," pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, berdasarkan data dan laporan Kepala Perwakilan BPK RI Sulbar, telah terjadi peningkatan laporan pertanggung jawaban anggaran parpol, walau masih terdapat beberapa kesalahan yang disebabkan kurangnya ketelitian administrasi pemberkasan.
Untuk itu, melalui kesempatan itu, Ali Baal meminta para parpol kiranya dapat berkoordinasi kepada leading sektor terkait, agar segala bentuk administrasi dapat selesai tepat waktu sesuai yang diharapkan.
Selain itu, sambung Ali Baal, Kesbangpol dan Inspektorat kiranya dapat melakukan pembimbingan dan pengawasan yang tepat, sebab permasalahan yang terkadang dinilai sepele sangat mempengaruhi penilaian sistem di pemerintahan.
"Saya harapkan kepada semua, secara teknis kita selalu mau menjadi pemerintah yang baik, maka dari itu kiranya para stakeholder terkait, dapat mengindahkan tugas-tugas dari BPK yang tidak hanya melakukan pengontrolan dan penindakan, tetapi juga berperan sebagai pembina bagi struktur dalam sistem pemerintahan yang baik. Kita harus mau memperbaiki jika terjadi kesalahan, sehingga Sulbar dapat maju dan lebih malaqbiq," kata pria yang akrab disapa ABM itu.
Dalam kegiatan itu, diawali penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan BPK RI terhadap anggaran Parpol, oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sulbar Eydu Oktain Panjaitan, Ketua DPRD Sulbar Fitri Amelia Aras, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Ketua DPRD Mamuju Sitti Suraida Duka, perwakilan Bupati Mamuju, Ketua DPRD Polman Fariduddin Wahid, Wakil Bupati Polman, Muh. Natsir, Ketua DPRD Pasangkayu, Ketua DPRD Majene, Sekertaris Daerah Majene, Ketua DPRD Mamuju Tengah Arsal Aras, Wakil Bupati Mamuju Tengah Amin Jasa dan Bupati Mamasa Ramlan Badawi.
(Wati)
