Berikut Penjelasan Sekprov Soal Pemberhatian Kadis PUPR Sulbar

Sekretaris Provinsi Muhammad Idris

Mamuju, FMS - Pemberhentian Kepala Dinas PU Sulbar, Nasaruddin oleh Gubernur Sulbar beberapa waktu lalu mendapat penjelasan dari Sekprov Sulbar, Muhammad Idris.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, bahwa pemberhentian setiap aparatur sipil negara (ASN) dalam jabatan ASN adalah mutlak kewenangan sepenuhnya oleh pembina kepegawaian, dalam hal ini Gubernur, sehingga ini murni pemberlakuan mekanisme birokrasi ASN, bukan aspek politik.

"Tentang, pemberhentian seseorang dalam jabatan pimpinan tertinggi (JPT), termasuk JPT Pratama Provinsi oleh gubernur didasarkan pada ketentuan yang ada," jelas Idris.

Disebutkan, terdapat tiga alasan yang selalu jadi dasar. Pertama, dari aspek kualifikasi, (disini bicara masa kerja dalam suatau jabatan). Kedua, yang menjadi dasar adalah kompetensi (kecerdasan dalam bekerja dan tidak membuat masalah), disini berkaitan dengan penilaian kinerja yang harus dicapai. Yang ketiga, adalah kebutuhan organisasi, disini terkait dengan kapasitas sesuai dengan tuntutan baru pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan issu strategis.

"Tentang Pak Nasarudin, sudah memenuhi ketentuan pergantiannya dan bahkan pemberhentiannya. Yang bersangkutan sudah lebih lima tahun Tapi yang paling urgent adalah kinerja berdasarkan penilaian Gubernur sebagai pembina. Gubernur mempunyai catatan yang prinsip untuk memberhentikan yang bersangkutan. Tentang apa saja itu, ya, pasti terkait dengan ke PU an. Jadi agak panjang penjelasannya. Sebetulnya,  seharusnya saya yang akan langsung menyampaikan kepada yang bersangkutan, namun pada saat ingin berangkat umroh, yang bersangkutan  tidak berada di tempat," jelas Idris.

Mantan Deputi LAN RI bidang diklat tersebut juga menjelaskan, bahwa bukan hanya pak Nasarudin akan diberhentikan dalam jabatan kedepan, tapi beberapa JPT pratama provinsi sudah teridentifikasi berpeluang untuk non job. Ini terutama berkaitan dengan kinerja (hasil kinerja) para pejabat.

"Intinya pergantian dan pemberhentian JPT semakin dibiasakan karena motiv kinerja, bukan motiv politik. Sulbar harus keluar dari masalah kalau mau baik dan maju. Siap-siap kepala OPD yang tidak  berkinerja, yang hanya sibuk dengan perjalanan dinas, rakor dan rakornis. Banyak masalah dinas yang belum terkelola dengan baik karena pimpinannya. Apalagi sampai menjadi pembicaraan publik atas lemahnya kinerja," tutup Idris. (Advetorial)

(Wati)