Susun RKPD 2020, Pemprov Gelar Forum Konsultasi Publik

Mamuju, FMS - Sekprov Sulbar, Muhammad Idris membuka dengan resmi Forum Konsultasi Publik, dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 8 Februari 2019.

"Saya berharap, forum ini membiasakan diri kita berdiskusi publik, dan selalu berbasis pada fakta-fakta data yang nyata, bukan berdasarkan asumsi-asumsi," ungkap Muhammad Idris.

Dikemukakan, dalam menghadapi Sulbar tahun 2020, segala tuntutan, persiapan dan respon sudah harus dilakukan dengan lebih  cepat dan maksimal.

Melalui forum tersebut yang bertujuan  merefresh kembali para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat melakukan perkembangan yang lebih baru dan efesien serta berjalan sesuai keinginan dan harapan bersama.

"Kita sudah tidak perlu dokumen-dokumen lima tahun sebelumnya, maka dari itu forum ini merefresh kita semua agar perkembangan-perkembangan baru dapat dijalankan," kata Idris.

Selain itu, konsultasi publik juga lebih mendorong pada penemuan isu-isu baru dan trend masa kini khususnya bagi pemerintahan Sulawesi Barat agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya.

Tidak hanya itu, lima visi misi Pemprov Sulbar sudah cukup menjadi rujukan percepatan pembangunan Provinsi Sulbar, maka dari itu konsultasi publik tersebut diharapkan sesuai dengan data-data dokumen politik yang ada.

"Saya berharap banyak melalui forum ini, agar kita membiasakan konsultasi online sehingga apapun untuk memyampaikan akan bisa dilakukan dalam model yang baku dalam pemerintahan," bebernya.

Ketua Panitia, Faika Fajriana melaporkan, maksud diselengarakannya rapat Forum Konsultasi Publik tersebut sebagai penyampaian program prioritas pembangunan, beserta tema pembangunan Sulawesi Barat tahun 2020, sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan tahun 2020.

Secara umum, tujuan dari rapat tersebut sebagai penyepakatan program kegiatan prioritas hasil analisa permasalahan dan isu srategis yang akan dituangkan kedalam penandatanganan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan rancangan awal RKPD Provinsi Sulbar tahun 2020.

"Proses ini kemudian akan menghasilkan rancangan RKPD yang akan menjadi bahan musrembang RKPD Provinsi kedepan," tandasnya.

Kegiatan tersebut, turut dihadiri Asisten II, Muh Hamzah, Asisten III, Djamila, anggota DPRD Sulbar, Yahuda para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, Ketua STIE MM, Rektor Universitas Tomakaka, LSM perwakilan Forum anak Sulbar, serta para tamu undangan lainnya. (Advetorial)

(wati)