Obrolkan Strategi Program, Kominfo Mamuju "Semeja" Humas Pemkot Makassar

Mamuju, FMS - Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Dinas kominfo Kabupaten Mamuju, Andi Rasmuddin akhirnya dapat duduk semeja dengan Kabag Humas Pemkot Makassar Muhammad Roem. Pertemuan itu membincangkan strategi dalam menjalankan program pada tupoksi humas.

Dalam kunjungan kerjanya ke Pemkot Makassar, Kabid KIP Kominfo Mamuju didampingi dua kepala seksi dan tiga stafnya diterima dengan hangat dan dijamu secangkir teh di salah satu meja di kediaman pribadi Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, Jumat (15/2/2019).

‌Dalam perbincangan santai tersebut,  mengemuka sejumlah hal yang sangat layak diadopsi oleh Pemkab Mamuju.

"Utamanya dalam membangun konten informasi agar lebih menarik dengan kemasan yang lebih millenial," kata Rasmuddin.

Rasmuddin menambahkan, harus diakui, Makassar telah lebih maju soal informasi dan komumikasi.

Selain ditunjang dengan kemampuan anggaran yang sangat memadai, lanjut Rasmuddin, mereka juga didukung dengan SDM yang menguasai strategi branding informasi.

"Kita sangat terbatas dalam hal anggaran," terang Rasmuddin. 

Sementara itu, ‌Kabag Humas Pemkot Makassar, Muhammad Roem, meluruskan, pertama-tama menyorot kelembagaan Humas Pemkab Mamuju yang telah digabungkan ke OPD Kominfo.

Menurutnya, hal tersebut justru akan sangat mempersulit kinerja kehumasan.

"Bila digabungkan, pastinya tugas yang diemban tidak akan fokus lagi, karena harus berbicara secara umum tentang informasi dari semua OPD," jelasnya.

Dia mengatakan, Humas harusnya dilekatkan pada unsur pimpinan daerah dan menjadi corong utama informasi dari pimpinan daerah.

"Jadi Humas harus siap menjaga irama informasi yang berkembang, disesuaikan dengan irama yang diinginkan pimpinan daerah," ujar alumni IPDN ini.

‌Dari kondisi itu, Kabag Humas yang sebelumnya bertugas pada Dinas Pariwisata ini menyarankan agar bidang KIP Mamuju segera membangun jejaring informasi di seluruh OPD, yakni melalui aplikasi media sosial, sehingga penyaluran informasi lewat fungsi kehumasan tidak terentralistik di Bidang KIP melainkan akan didukung oleh fungsi kehumasan dari seluruh OPD.

"Aturan tentang kelembagaan ini kan tidak wajib, harus begitu tapi selalu disesuaikan dengan kebutuhan daerah,"  terangnya, sembari tetap mengupayakan agar humas dikembalikan ke posisi awalnya.

(wati)