Ada Apa dengan PT Pos Indonesia?

PT. Pos Indonesia

Jakarta, FMS - PT Pos Indonesia (Persero) tengah hangat diperbincangkan karena penundaan gaji yang dialami karyawannya sejak 1 Februari 2019.

Menurut surat pernyataan yang ditandatangani Direktur Utama Gilarsi W Setijono, Jumat (1/2/2019), hal itu sebagai buntut demo yang dilakukan Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) pada Senin (28/1/2019) di Kantor Pusat Pos Indonesia, Bandung. Kabar terbaru menyebut, Direksi PT Pos menjamin perusahaan akan segera membayarkan gaji pada tanggal 4 Februari 2019.

Sekretaris Perusahaan PT Pos, Benny Otoyo, dalam keterangan resmi, Minggu (3/2/2019) juga mengimbau agar karyawan tak melakukan tindakan kontra produktif dan menyelesaikan persoalan sesuai mekanisme yang disepakati bersama.

"Namun perlu menjadi perhatian bagi seluruh karyawan dan Serikat Pekerja agar dapat selalu saling bekerja sama dan menjaga keharmonisan hubungan industrial, menjaga nama baik Perusahaan di mata pelanggan dan stakeholders, dengan melakukan tindakan-tindakan positif untuk peningkatan kemajuan Perusahaan," kata dia.

Jika ditilik setahun ke belakang, mencuatnya aksi demo sebetulnya bukan kali ini saja terjadi. Pada Senin (25/6/2018), ratusan pekerja juga pernah berdemo di depan gedung PT Pos Indonesia. Mereka membawa spanduk dan poster yang bertuliskan tuntutan pemenuhan hak pekerja PT Pos Indonesia, seperti pembayaran jasa produksi tahun 2017 sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan.

Lantas, masalah apa saja yang membelit PT Pos? Berikut rangkumannya:

1. Laba PT Pos tergerus hingga 70 persen Pos Indonesia membukukan penurunan kinerja sepanjang tahun 2018. Direktur Keuangan Pos Indonesia Eddi Santosa mengakui, laba bersih perseroan turun sekitar 70 persen menjadi Rp 130 miliar pada tahun 2018, dibanding periode sama pada tahun sebelumnya Rp 445,43 miliar. Padahal, perseroan sempat menargetkan laba bersih mencapai Rp 400 miliar.

"Kita estimasi Rp 130 miliar total laba (bersih). Persoalannya begini, postal masih melayani pos universal, itu sebetulnya PSO (Public Service Obligation). Tapi berbeda dengan PSO yang diberikan kepada Pertamina, PLN, KAI yang pemerintah membayar full cost recovery, untuk pos PSO-nya sebagian ditombokin oleh Pos sendiri," ucapnya, Rabu (9/1/2019).

2. Bisnis pengiriman surat anjlok 50 persen sejak 2015 Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memukul bisnis utama yang dijalankan PT Pos Indonesia, yaitu jasa kirim surat. Utamanya terhitung sejak tahun 2015, bisnis pengiriman surat di PT Pos telah mengalami penurunan drastis hingga 50 persen. "Akan dan pasti semakin tergerus," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia, Gilarsih W Setijono, ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Sepinya orang berkirim surat, kata dia, juga berdampak bagi pergeseran peran kurir yang selama ini bekerja di PT Pos. Para kurir surat mesti beralih menjadi kurir barang.

"Otomatis kurir surat menjadi kurir barang," ucapnya.

Gilarsi menuturkan, dari ketiga sektor usahanya, ia mengaku tak hanya bisnis pengiriman surat yang kembang kempis. Tapi juga jasa keuangan.

"Benar-benar susah, dua bisnis kami (surat dan keuangan) decline dan itu punya margin yang bagus, jasa keuangan itu marginnya bagus. Dengan decline-nya jasa keuangan itu sangat memukul kami jadi sekarang struggle-nya bagaimana kami bisa bermain di cost reduction, hanya sekadar untuk bisa survive," ujarnya.

3. Bisnis parsel dan logistik jadi tumpuan tapi belum mampu melesatkan penghasilan Di era e-commerce, bisnis menjadi tumpuan PT Pos adalah pengiriman logistik atau parsel. Mayoritas parsel itu adalah barang jual beli online yang menggunakan jasa PT Pos sebagai pengirim.

"Parsel sebaliknya kita tumbuh 3-4 kali lipat pada periode yang sama," tuturnya. Namun, geliat pertumbuhan itu belum mampu melesatkan bisnis PT Pos secara signifikan. Pasalnya, penghasilan yang didapat hanya cukup untuk mengompensasi penurunan dari pengiriman surat. Namun, tidak pada jasa keuangan yang terus menurun 11-12 persen setiap tahunnya.

"Kehilangan 1 di surat (keuntungannya) harus digantikan 4 di parsel kan. Belum excactly tergantikan, karena kita turun katakan sekarang ini kehilangan per bulannya hampir Rp 40 miliar," tegas Gilarsih.

4. Keterbatasan dana dan lambat merespons kemajuan Tak hanya soal penurunan tren usaha, Gilarsih juga mengungkap berbagai kompleksitas masalah yang kini tengah dihadapi PT Pos. Salah satunya, keterbatasan modal untuk biaya operasional. "Cash flow kita berat memang, kan juga operasional harian yang memukul kita itu, profitablity masih ada sedikit lah tapi masih sangat kecil. Rp 100 miliar di bawah. Enggak sampai Rp 100 miliar prediksi sampai akhir tahun ini," kata dia, Kamis (22/11/2018).

Di sisi lain, usia perseroan yang telah ratusan tahun itu menjadikan budaya kerja di PT Pos lambat dalam merespons kemajuan. "Komposisi pegawai 60 persen di atas 45 tahun, itu yang berat, di usia-usia seperti itu yang agak sulit menerima perubahan karena orang terlalu berada di zona nyaman yang panjang," tutupnya.

(Sumber: Kumparan)