Sekprov Sebut Kampung KB Sebagai Ikon Perubahan

Mamuju, FMS - Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Kampung  Keluarga Berencana (KB) tingkat Sulbar, maka Pemprov Sulbar bersama Kantor Perwakilan BKKBN Sulbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Program Kampung KB 2019, Rabu, (30/1/2019).

Rakor yang berlangsung di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gunernur Sulbar tersebut, dipimpin langsung Sekprov Sulbar Muhammad Idris, yang didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Andi Ritamariani.

Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengemukakan,  program nasional Kampung KB dapat dijadikan sebagai ikon perubahan dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan di Sulbar.

Masih kata Idris, berdasarkan survei,  Sulbar masih berada pada posisi terbawah dalam pencapaian pembangunan kependudukan.

"Dengan posisi tersebut sekaligus dapat menumbuhkan kesadaran, untuk membudayakan bekerja secara terintegrasi, dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan di Sulbar. Program nasional Kampung KB ini, dapat dijadikan sebagai model atau percontohan cara kerja kolektif antar OPD terkait dengan instansi vertikal dalam mempercepat penyelesaian permasalahan kependudukan," sebut Idris.

Dengan begitu, sambung Idris, program Kampung KB bukan hanya urusan BKKBN saja, namun juga OPD terkait, bahkan semua instansi ikut terlibat di dalamnya.

Melalui kesempatan itu, Idris menyatakan, Kampung KB  tersebut sejalan dengan program Mandiri, Cerdas dan Sehat (Marasa) yang dicanangkan Pemprov Sulbar dalam RPJMD 2017-2022.

Untuk itu, diharapkan kedepan sudah ada rencana aksi bersama, sehingga program MARASA dengan Kampung KB  dapat terintegrasi dengan OPD terkait.

Terkait target pelaksanaan Kampung KB di Sulbar, mantan Deputi bidang diklat LAN RI tersebut mengatakan, semua desa yang ada di Sulbar yang berjumlah 557, paling tidak ada satu atau bahkan dua Kampung KB di dalamnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Andi Ritamariani menyampaikan, terdapat beberapa permasalahan yang mendasari adanya program Kampung KB, diantaranya, sebanyak 64 desa di Indonesia termasuk desa tertinggal dan sangat tertinggal, jumlah penduduk miskin masih  tinggi yakni 11, 13 persen dan lebih banyak di pedesaan, angka kelahiran usia 15-25 tahun masih tinggi khususnya di pedesaan dan banyaknya jimlah stunting di Indonesia.

"Kampung KB ini diamanahkan Presiden RI sebagai upaya kreatif dan integratif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucap Ritamariani.

Lebih jauh, Ritamariani menjelaskan, Kampung KB merupakan suatu wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait, dalam upaya kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

"Dulu banyak yang salah paham dengan program ini, dengan menganggap Kampung KB sebagai tempat  mengundang masyarakat untuk dipasangi alat kontrasepsi, namun setelah kami sosialisasikan akhirnya mereka sudah paham," ungkap Ritamariani.

Pada kesempatan itu juga, ia mengungkapkan, Kampung KB di Sulbar sudah dicanangkan sejak 16 Maret 2016 lalu oleh Gubernur Sulbar pertama Anwar Adnan Saleh di Desa Tapandullu Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. (Advetorial)

(Wati)