Mantapkan Kinerja 2019, Wagub-Sekprov Raker dengan OPD

Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar bersama Sekprov Muhammad Idris pada acara rapat kerja pimpinan provinsi di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 17 Januari 2019

Mamuju, FMS - Wakil Gubernur Sulbar, Enny Angraeni Anwar didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan Rapat Kerja Pimpinan Lingkup Provinsi Sulbar (Rakerpimprov) di Auditorium Lantai 4 Kantor gubernur Sulbar, Kamis, (17/1/2019).

Tujuannya adalah, lebih memaksimalkan dan memantapkan kinerja para organisasi perangkat daerah (OPD), dengan membangun komitmen kerja diawal Tahun 2019, untuk Sulbar yang lebih maju dan malaqbi.

"Untuk sementara ditahap awal kita melakukan rapat pimpinan dengan melihat evaluasi dan persentase-persentase para pimpinan OPD dan diakhir rapat nantinya kita dapat melihat hasilnya," kata Enny angraeni Anwar.

Melalui tema membangun infrasruktur dan iklim investasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sambung Enny, terdapat lima prioritas target pembangunan daerah tahun 2019 yaitu, perbaikan kualitas SDM dan kebudayaan, perbaikan infrasruktur dan konektifitas, peningkatan ekonomi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta pengelolaan lingkungan hidup.

"Program ini harus lebih sinkron kepada masyarakat dan tidak tumpang tindih dalam bekerja," tandasnya.

Masih Enny, forum pertemuan tersebut merupakan salah satu metode dalam  rangka menjalankan roda pemerintahan di tahun anggaran 2019, yang bertujuan melancarkan seluruh perencanaan pemerintah daerah agar berjalan dengan efektif, efesien, tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, menciptakan peningkatan ekonomi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, penyelengaraan  pemerintahan yang bersih dan pengelolaan yang bersih serta bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana mestinya.

"Saya berharap, melalui rapat kerja pimpinan ini kita dapat merumuskan langkah-langkah bersama," ungkap mantan anggota DPR RI itu.

Capaian dari rakerpimprov tersebut,  diharapkan mampu menciptakan program-program prioritas diantaranya peningkatan mutu pelayanan  derajat kesehatan, peningkatan pendidikan yang berkualitas, pengembangan nilai budaya serta target indikator capaian indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 67,64 persen dan menurunnya angka kriminalitas menjadi 13,84 persen.

Program lainnya adalah,  pengembangan sarana dan prasarana modal transportasi, pengembangan infrasruktur dasar teknologi informasi  dan komunikasi pengembangan energi baru, perumahan dan kawasan  permukiman penyediaan dan peningkatan layanan air baku, disusul meningkatkan kondisi mantap jalan provinsi sebesar 60 persen, meningkatkan rasio elektrifikasi, serta masih banyak program lainnya yang belum terjabar.

Sekertaris Daerah Pemprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, rapat kerja pimpinan tersebut bertujuan sebagai masukan bagi pemerintah daerah Sulbar, sehingga pemerintahan dapat lebih siap dalam melakukan operasi manajemen OPD dari tahun sebelumnya.

"Output rapat tersebut diharapkan mampu membangun komitmen bersama ditahap awal, membangun tradisi sharing dan melakukan koreksi  bagi kepala OPD dan unsur-unsur pimpinan lainnya, ditambah terciptanya peluang-peluang kerja sama yang baik bagi pemerintah provinsi baik bagi skala nasional maupun internasional. Selama ini, terkadang ada kepala OPD yang bergerak atau meluncur sendiri, dan terkadang mereka bekerja tanpa koordinasi sebelumnya," terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekprov, Muhammad Idris mengapresiasi delapan OPD yang telah mencapai target 97 persen serapan anggaran dan kinerja yang sangat memuaskan. Diantaranya, Dinas Perumahan Rakyat Sulbar, Dinas Transmigrasi Sulbar, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  Biro Umum, Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Sulbar.

"Kita akan mengoreksi bagian-bagian  terlemah kita, misalnya konsoliodasi kebijakan, dimana kebijakan satu dengan lain masih belum singkron,"  tandas Idris.

Masih kata Idris, Pemprov Sulbar merupakan aset prioritas, maka dari itu perlu dilakukan penertiban aset-aset daerah yang semestinya sudah menjadi prioritas utama yang harus diselamatkan.

"Saya minta dan menghimbau kepada saudara-saudara yang memegang aset, agar semua aset daerah segera dikembalikan, kalau tidak, kita akan mengambil dengan unsur paksaan," tegasnya. (Advetorial)

(Wati)