Wagub Sulbar: Transportasi di Sulbar Sangat Penting

Wakil Gubernur Sulawesi Barat Hj. Enni Anggraeny Anwar, saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Penyusunan Kebutuhan Tahun Anggaran 2020, bidang perhubungan darat wilayah XIX Sulawesi Selatan dan Barat di hotel d'Maleo, Senin (10/12/2018).

Transportasi memiliki kontribusi yang sangat besar dan bernuansa strategis bagi pembangunan nasional, regional dan lokal dengan sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan, serta perekat kesenjangan antar wilayah.

"Saya ingin paradigma berpikir insan perhubungan harus universal dan tidak terkotak- kotak, hal ini mengingat ciri utama aktivitas trasportasi, yaitu tidak mengenal batas wilayah administratif, sehingga secara sistematik penyelenggaraannya tidak dapat di potong atas dasar wilayah administratif," harap Wakil Gubernur Sulawesi Barat Hj. Enni Anggraeny Anwar, saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Penyusunan Kebutuhan Tahun Anggaran 2020, bidang perhubungan darat wilayah XIX Sulawesi Selatan dan Barat di pelataran hotel d'Maleo, Senin (10/12/2018).

Peranan sektor transportasi menjadi sangat vital dan menjadi urat nadi dalam berbagai sektor, sehingga kehadirannya tentu sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari secara selamat, aman dan nyaman.

Walaupun sampai saat ini, masih dilihat pemandangan dan ketidakteraturan yang terdapat di beberapa ruas jalan di kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat, yang kerap kali membuat tidak nyaman dan tidak jarang berujung pada hadirnya peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Menurut Enny, di Sulawesi Barat dapat dilihat pada semua ibu kota kabupatennya, dan bahkan antar kabupaten, terlihat kesenjangan yang cukup menyolok, seperti minimnya angkutan perkotaan dan desa yang berakibat pada tingginya biaya transportasi dan lambatnya pergerakan arus barang dan jasa.

Rendahnya minat bersekolah, karena jarak rumah dengan sekolah harus ditempuh dengan berjalan kaki beberapa kilometer disebabkan kekurangan bus sekolah. Pilihan orang tua terpaksa harua membelikan sepeda motor buat anaknya, meski belum cukup umur dan cakap untuk mengemudi. Terbatasnya angkutan massal berkorelasi dengan tingginya angka kecelakaan kendaraan roda dua.

"Saya berharap, adanya dukungan Ditjen Perhubungan Darat melalui Kepala Balai Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat, kiranya dapat membantu mengatasi masalah angkutan perkotaan dan desa serta dukungan pengadaan Bus Sekolah, selain itu tentunya koordinasi dan sinergitas yang sudah terbangun antar pemerintah Pusat, provinsi dan daerah kabupaten kota terus akan kita bangun dan intensifkan," harap orang nomor dua Sulbar ini.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Barat Khaeruddin Anas mengatakan, Rakornis yang dilaksanakan, tentu saja akan membawa dampak yang besar.

"Dengan dilaksanakannya rakornis ini, semua bisa menyampaikan kebutuhan- kebutuhan yang diperlukan kedepan di tahun 2020, disini dibahas, dirumuskan dan secara tekhnis akan ditindak lanjuti  oleh Kepala Balai, menjadi satu rancangan yang lebih baik, dan dilaksanakan di tahun 2020 nanti," ujarnya.

Di Sulawesi Barat khususnya terkait persoalan dibidang perhubungan, kata Khaeruddin, sesuai dengan apa yang menjadi misi pemerintah Sulawesi Barat melalui Dinas Perhubungan adalah, misi konektifitas, dan ini telah dijabarkan di sektor transportasi darat ini, menjadi kegiatan keselamatan, tapi mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor ekonomi di Sulbar.

"Di Sulbar target kami adalah bagaimana menurunkan disparitas harga antara Sulbar dan wilayah yang mengitarinya, terutama Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, dimana kita cermati, harga masih tinggi di Sulawesi Barat dibanding di Sulawesi Selatan, disebabkan barang tersebut melalui Sulawesi Selatan dulu baru ke Sulawesi Barat," jelas Khaeruddin.

Sementara itu, Kepala Seksi lalu lintas UPTD Wilayah XIX Sulawesi Selatan dan Barat Yakob dalam laporannya mengemukakan bahwa latar belakang kegiatan ini, dalam rangka memberikan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta dalam rangka persiapan penyusunan pagu kebutuhan tahun anggaran 2020.

(ani)