Proyek Peternakan Sapi Terus Disoal, Massa Geruduk DPRD Polman

Polman, FMS - Penolakan atas proyek peternakan yang ada di Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar kini terus berlanjut.

Hal ini terlihat saat sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Mammesa Korban Perampasan Tanah dan Indonesia Belajar, Selasa (18/12/2018), pukul 09.40 Wita, menggelar aksi menuju ke DPRD Polman.

Aksi ini adalah aksi lanjutan dari sebelumnya prihal penolakan terhadap proyek Instalasi Peternakan Sapi Unggul dan Hijauan Pakan Ternak yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Desa Beroangin.

Salah seorang massa aksi, Imam dalam orasinya menyebut, secara garis besar, massa mengutuk Pemerintah Provinsi atas kesewenang-wenangannya terhadap masyarakat di Desa Beroangin.

"Kami mengutuk atas adanya tindakan kesewenang-wenangan Pemerintah Sulbar yang merampas tanah milik warga demi Mega proyek peternakan sapi," tegas Imam.

Senada dengan itu, Direktur Indonesia Belajar sekaligus koordinator aksi, Rudi Idris menegaskan, pemerintah bukan dewa yang bisa bertindak semaunya dan rakyat bukan boneka yang bisa diobok-obok seenaknya.

Ia meminta kepada DPRD Polman agar konsisten terhadap pengawalan masalah di Beroangin dan terutama memikirkan nasib masyarakat pemilik lahan yang bersengketa dengan pemerintah.

Baca juga: Dua Perawat Honorer Menunggu SK Pemecatan

"Kami meminta agar DPRD konsisten mengawal persoalan ini dan memikirlan nasib masyarakat pemilik lahan," pintah Imam.

Ditempat yang sama salah seorang massa aksi, Rudi mengatakan, proyek IPSU dan HPT dari Pemprov Sulbar harus ditinjau kembali karena mekanisme secara peraturan perundang-undangan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Proyek ini cacat hukum dan bisa jadi ada unsur pelanggaran pidana," sebut Rudi.

Usai melontarkan aksinya, massa kemudian bergerak masuk ke dalam gedung DPRD Polewali Mandar.

Massa pun kemudian diterima oleh Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin.

Dari pertemuan itu, menghasilkan beberapa poin kesepakatan diantaranya pertemuan lanjutan pada hari Kamis, 20 Desember 2108.

Dalam pertemuan tersebut akan dihadirkan beberapa pihak unsur pemerintah dari Polewali Mandar, yang ikut terkait dengan proyek peternakan sapi. Juga akan menghadirkan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat beserta unsur terkait dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

(Adi)