Kapolri: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Polri Meningkat di 2018
https://www.fokusmetrosulbar.com/2018/12/kapolri-kepuasan-publik-terhadap.html
Kapolri Jenderal, Tito Karnavian memaparkan kinerja Polri saat acara Rilis Akhir Tahun di Gedung Rupattama Mabes Polri, Jakarta
Jakarta, FMS - Kepolisian Republik Indonesia memaparkan laporan akhir tahun kinerja Polri di tahun 2018. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, berdasarkan hasil beberapa survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri sepanjang 2018 meningkat.
"Dalam beberapa survei kepuasan terhadap kinerja Polri meningkat," kata Tito dalam di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2018).
Tito menjabarkan, dalam empat survei yang dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda, kepuasan terhadap kinerja Polri rata-rata di atas 80 persen.
Kapolri Jenderal, Tito Karnavian memaparkan kinerja Polri saat acara Rilis Akhir Tahun di Gedung Rupattama Mabes Polri, Jakarta,
Survei pertama dilakukan oleh Alvara. Dalam survei pada Mei 2018 itu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri meningkat menjadi 78.8 persen. Angka ini naik 1,6 persen dari survei sebelumnya pada Februari 2018.
Hal serupa juga ditemukan dalam survei LSI Denny JA pada Juli 2018. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri di angka 87.8 persen. Angka itu menempatkan Polri di peringkat ketiga lembaga pemerintah yang paling dipercaya publik di bawah TNI (90,4%) dan KPK (89%).
Selain itu, survei dari Litbang Kompas pada Juni 2018 juga menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri sudah ada di angka 82,9 persen. "Angka ini tertinggi sejak reformasi," ujar Tito.
Survei terakhir yakni dilakukan oleh lembaga internasional Gallup. Dalam Gallup’s Law and Order Report 2018, Indonesia mengantongi skor 89 dan berada di posisi ke-9 negara dengan tingkat ketertiban dan hukum tertinggi.
Adapun posisi puncak dipegang Singapura dengan skor 97, diikuti oleh Norwegia, Islandia dan Finlandia yang masing-masing berbagi skor sama 93.
Survei Gallup itu bertujuan untuk mengukur seberapa besar kepercayaan publik terhadap tingkat keamanan dan penegak hukum di sebuah negara.
"Posisi tersebut diraih dengan berdasarkan total 142 negara yang disurvei," kata Tito.
(*)
