Gubernur Sulbar Lantik Fauqi Sebagai Kepala BPKP

Mamuju, FMS - Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) secara resmi melantik Fauqi Achmad Kharir, sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar, di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (20/12/2018).

Sebelumnya, Fauqi Achmad Kharir
menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntabilitas Pemda pada BPKP Semarang Jawa Tengah.

Pengangkatan Kepala BPKP yang baru tersebut, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BPKP RI Nomor KEP-288/K/SU/2018 tanggal 22 November 2018, dengan menggantikan pejabat lama Arif Ardiyanto yang telah dipindah tugaskan ke Jakarta, dengan menduduki jabatan baru di Kemenko Polhukam RI, sebagai  Direktur Kedeputian Politik, Pertahanan dan Keamanan.

Baca juga: Habsi: Peran Darma Wanita Sangat Dibutuhkan

Usai melantik Fauqi Achmad Kharir, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar  menyampaikan ucapan selamat datang dan bertugas di Sulbar kepada kepala BPKP yang baru.

“Selamat datang di Sulbar dan semoga betah di daerah ini,  saya berharap bapak akan melanjutkan apa yang telah dilakukan pejabat lama di tanah Mandar ini," ucap Ali Baal.

Ia juga berharap agar dapat bersinergi, saling berkoordinasi  dengan Pemprov dan Pemda se-Sulbar dalam melaksanakan seluruh program kegiatan.

“Semoga dengan koordinasi dan sinergitas yang baik, kita dapat wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta transparan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sulbar," harapnya.

Terkait capaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP) level 3 terhadap empat Pemkab di Sulbar yakni Majene, Polewali Mandar, Pasangkayu dan Mamuju. Pada kesempatan itu, Ali Baal berpesan kepada Kepala BPKP Sulbar, agar dapat mendorong dua Pemkab lainnya yakni Mamuju Tengah dan Mamasa agar dapat menyusul ke empat Pemda tersebut.

Baca juga: ABM: Masih Ada OPD Kurang Maksimal Lakukan Serapan Anggaran

"Alhamdulillah, tahun ini penilaian SPIP di empat pemkab yang ada di daerah ini, sudah mencapai maturitas SPIP. Semantara dua pemkab lainnya yakni Mamasa masih dalam proses penilaian oleh BPK, sedangkan Mamuju Tengah belum dinilai kerena termasuk daerah otonomi baru," beber Ali Baal.

Sementara itu, Deputi BPKP RI Bidang Investigasi Iswan Elmi, juga berharap kepada Pemprov dan  Pemkab yang ada di Sulbar, serta stakeholder lainnya, dapat menerima Kepala BPKP Sulbar yang baru dilantik tersebut, sebagai mitra kerja, agar kerjasama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini, dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Mengenai capaian matiritas level 3 yang diperoleh empat Pemda di Sulbar, Iswan mengatakan, hal tersebut sebagai wujud adanya komitmen yang kuat dari pemkab dan seluruh jajarannya.

Melaui momentum tersebut, ia juga menyampaikan sebanyak 575 desa yang ada di wilayah Sulbar telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes) yang telah dibangun BPKP bersama Kemedagri RI.

"Ini tentu menjadi kebanggaan kita, karena 575 desa yang ada di daerah ini,  telah menggunakan Siskudes dalam pengelolaan keuangannya," ungkapnya.

Ia menambahkan, sesuai Peraturan Presiden RI (Perpers) nomor 192 tahun 2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional.

"Dalam melaksanakan tugas pengawasan demi terciptanya akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional tersebut. BPKP harus memastikan tegaknya dua pilar akuntabilitas yang telah menjadi ditarget recana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 yaitu mencapai maturitas level 3 SPIP dan APIP," kata Iswan

Ditempat yang sama, Kepala BPKP Sulbar Fauqi Achmad Kharir mengatakan, akan segera menjalankan tugasnya dengan baik, terutama melakukan berkoordinasi dan sinergitas dengan Pemprov, Pemkab, serta stakeholder lainnya.

"Saya sangat bersyukur hari ini bisa dilantik pak Gubernur, dan berharap semoga saya dapat diterima di daerah ini," tuturnya.

Sebagai kepala BPKP Sulbar yang baru, Fauqi menyatakan, sebagai langkah awal dalam waktu dekat akan membantu mendorong Pemda, melaui bimbingan teknis penggunaan aplikasi atau  sistem terkait keuangan  yang sudah dibangun.

Ia juga akan melanjutkan program kegiatan yang sudah dijalankan pejabat lama bersama Pemprov dan pemda, seperti yang sudah direncanakan oleh  paguyuban Instansi vertikal.

Baca juga: Shalat Tahajjud Bisa Sembuhkan 5 Penyakit Berbahaya Ini

Di sela-sela acara pelantikan, Kepala BPKP Sulbar menyerahkan laporan maturitas SPIP level 3 kepada Gubernur Sulbar, dan dilanjutkan penyerahan plakat penghargaan oleh  Kepala BPKP RI  Bidang Investigasi kepada Gubernur Sulbar, atas keberhasilan Pemprov Sulbar dalam mencapai maturitas level 3 2018.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, anggota DPRD Sulbar Abdul Malik Pababari, Kapolda Sulbar Brigjen Pol. Baharuddin Djafar, Perwakilan Korem 142 Tatag, Forkopimda, Wakil Bupati Majene Lukman, Wakil Bupati Polewali Mandar Natsir Rahmat, Wakil Bupati Mamasa Mathinus Tiranda, Perwakilan Pemda Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu, pimpinan OPD lingkup Sulbar dan Instansi Vertikal, serta undangan lainnya.

(ani)