Soal Kartu PBI, BPJS Bantah Komisi III DPRD Majene
https://www.fokusmetrosulbar.com/2017/10/soal-kartu-pbi-bpjs-bantah-komisi-iii.html
 |
| Foto Ilustrasi pelayanan BPJS Kesehatan (Foto: Liputan6.com) |
Menurut Adi, saat ini masih terdapat 12 ribu lebih kartu BPJS PBI Kesehatan untuk warga di Majene yang belum tercetak. Meski demikian, 12 ribu warga Majene tersebut, telah tercatat sebagai peserta BPJS PBI.
"Dari 26 ribu lebih peserta PBI, 14 ribu sudah memiliki kartu, sisanya sekitar 12 ribu kartunya belum dicetak," terang Adi, Selasa (17/10).
Adi Ahsan menyebut, kartu BPJS PBI yang belum terbit, lantaran terdapat kendala di pihak BPJS. "Ini memang agak telat di percetakan BPJS. Tapi kalau sudah peserta, dia bisa meminta surat keterangan dari BPJS bila sakit dan hendak berobat," ucap Politisi PKPI ini.
Masalahnya, data dari Komisi III DPRD Majene tersebut tidak sesuai dengan data pihak BPJS Kesehatan Majene.
Kepala Layanan BPJS Majene, Kartini Malik, mengatakan, kartu PBI BPJS yang belum tercetak hingga saat ini, jumlahnya 9.298 bukan 12 ribu kartu.
"9.298 itu adalah kartu JKN lama, ini belum dialihkan menjadi kartu KIS Pak (kartu BPJS PBI, red), jadi belum kami cetak kartunya," terang Kartini, Kamis (18/10).
Kartini menyebut, 9.298 peserta PBI BPJS masih menyimpan kartu JKN lama sehingga belum dapat diterbitkan kartu KIS baru pengganti kartu JKN lama atau Jamkesmas.
"Kami belum cetak karna datanya masih banyak kosong atau tidak lengkap," ucap Kartini.
Sementara itu, sejumlah warga mengeluh lantaran tak mendapat kartu PBI BPJS atau KIS (Kartu Indonesia Sehat). Seperti yang dikeluhkan Wahab, warga Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda. Meski mengaku namanya sudah didata, namun hingga kini tak menerima kartu KIS atau kartu PBI BPJS Kesehatan Pemda Majene.
"Masih banyak warga Sulai yang belum dapat kartu," keluh Wahab.
Hal senada dikatakan, Abdillah, warga Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda. Dia mengaku telah didata pemerintah desa setempat namun hingga kini belum juga mendapat kartu. "Bahkan sudah dua kali saya didata Pak," keluh Abdillah.
BPJS Diharap Gencar Sosialisasi
Sejumlah warga yang ditemui wartawan fokusmetrosulbar.com juga mengaku tak banyak mengetahui menyoal BPJS kesehatan. Minimnya sosialisasi dan informasi membuat warga tak mengerti cara mengurus kartu untuk kepentingan penanganan kesehatan tersebut.
Seperti halnya Hamia, warga Tandeallo ini mengaku tidak tahu jika kartu BPJS untuk ibu hamil tak bisa berlaku untuk calon bayinya. Hal ini menyebabkan Hamia urung mengurus kartu BPJS untuk bayinya. Sebelumnya, ibu hamil asal Taukong ini telah melahirkan di RSUD Polewali melalui operasi sesar. Saat itu, ia tak memiliki kartu BPJS.
"Saya punya Jampersal Pak, tapi ternyata tidak berlaku di RSUD Polewali," ucapnya.
Kondisi ini membuat Hamia, sempat "tersandera" di RSUD Polewali, pekan lalu.
Untuk mengantisipasi hal tersebut terung kembali, Ketua Komisi III DPRD Majene Adi Ahsan berharap masyarakat sadar akan pentingnya kartu BPJS. Ia juga meminta pihak BPJS Polewali unit Majene agar gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
"Ini yang jadi masalah karena masyakat tidak sadar," tutur Adi.
Senada, Kepala Dinas Kesehatan Majene, drg. Nurwan Katta berharap, warga Majene sadar akan pentingnya BPJS. Karena itu dia meminta agar pemerintah desa dan kelurahan turut aktif memastikan semua warganya memiliki kartu BPJS Kesehatan.
"Kalau begini terus kasian, masyarakatnya," pungkas Nurwan Katta, belum lama ini.
Kadinkes berharap, kedepan warga Majene makin sadar dan peduli kesehatan demi kemajuan daerah. (har)
