Ombudsman RI Sulbar: Pengaduan Masyarakat Tertinggi di Sektor Pendidikan

Lukman Umar sedang menyampaikan materi
(Foto: Humas Ombudsman RI Sulbar)

MAMUJU, FOKUSMETROSULBAR.COM –Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat, Lukman Umar, menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Internalisasi Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kegiatan yang digelar Kamis (19/10) ini turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Dalam materinya mengupas tentang mekanisme penanganan pungli dalam sektor pendidikan, khususnya di Sulbar. Lukman memaparkan, bahwa pengaduan tertinggi yang masuk ke kantor Ombudsman RI Sulbar adalah di sektor pendidikan. "Total pengaduan 128. Laporan didominasi pengaduan tentang pungutan liar di sekolah dengan berbagai modus," kata Lukman Umar.

Lukman juga menyebut, kegiatan ini adalah momen yang sangat tepat untuk membahas persoalan pendidikan di daerah ini. Ia berharap, dalam rangka mencari solusi atau penanganan untuk menekan tindakan maladministrasi di sektor pengelolaan pendidikan, dapat terjawab lewat momen tersebut. "Sebab saya melihat selain pungli yang mulai memprihatinkan di sejumlah sekolah di Sulbar ini, ditambah lagi persoalan lain, seperti adanya siswa yang tamat sejak tiga tahun namun belum memiliki ijazah serta sejumlah masalah lainnya,” jelas Lukman.

Lebih lanjut lukman mengatakan, sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor penididikan di daerah ini, pihaknya telah berupaya maksimal dengan berbagai program pencegahan tindakan maladministrasi. Salah satunya melalui program "Ombudsman di Passikolangang". Namun, keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala.

Karena itu pihaknya berharap, program Ombudsman RI Sulbar secara kelembagaan bersinergi dengan pihak Kemendikbud khususnya dalam hal penanganan pungutan liar, pengelolaan dana operasional sekolah (BOS), dan upaya lain untuk mendorong pemerataan pendidikan yang berkualitas serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sosialiasasi Internalisasi Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud di Mamuju menghadirkan sejumlah Kepala Sekolah tingkat SMA/SMK lingkup Kabupaten Mamuju, termasuk guru beserta Ketua Komite di masing-masing sekolah.  (hms/har)