Mahasiswa Majene Kembali Demo di Kantor Bupati
![](http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif)
https://www.fokusmetrosulbar.com/2017/10/mahasiswa-majene-kembali-demo-di-kantor.html
Majene, fokusmetrosulbar.com - Mahasiswa Aliansi Pemuda Peduli Majene (APPM) kembali berunjuk rasa di halaman kantor bupati Majene, Senin (9/10). Aksi tersebut merupakan lanjutan aksi sebelumnya, yakni menuntut keseriusan pemerintah tangani defisit keuangan daerah.
Orasi para mahasiswa yang dimulai di halaman kantor bupati tak berlangsung lama. Rombongan massa yang dipimpin pemuda asal Sumakuyu itu, disambut Wakil Bupati (Wabup) Majene, Lukman beserta jajarannya untuk membahasnya di ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Majene.
Dalam mediasi tersebut, Wabup Lukman mengungkapkan, tindakan para mahasiswa itu memang baik.
Rombongan massa APPM yang datang dengan segudang pertanyaan terkait defisit, kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang Anggaran Keuangan Daerah, Kasman kabil.
Mengawali penjelasannya, Kasman menuturkan bahwa defisit artinya "besar pasak daripada tiang". Artinya, target pendapatan tidak terealisasi. Seperti tidak terealisasinya dan perimbangan dari pusat, dana bagi hasil provinsi, serta PAD.
Dihadapan massa APPM, Kasman merinci penyebab defisit, yakni dana perimbangan dari pusat yang tidak ditransfer mencapai Rp. 73 milliar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi hanya Rp. 50 milliar dari Rp. 62 milliar atau kurang Rp. 12 milliar, pendapatan lain daerah yang sah tidak terealisasi sekitar Rp. 7 milliar.
“Negara dalam kondisi defisit juga. Dan bukan hanya Majene yang mengalami demikian, tapi seluruh daerah. Jadi begitu ya anaku sekalian,” ujar Wabup Lukman, menimpali penjelasan Kasman.
Lalu, apakah pemerintah salah perhitungan dalam merumuskan belanja daerah pada APBD 2016 sehingga terjadi defisit?.
Menurut Kasman, Pemkab Majene telah melakukannya sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada.
"Tapi ya itu tadi, banyak dana yang tidak terealisasi. Karena kita sudah mengacu pada ketentuan yang ada," papar Kasman.
Rombongan massa APPM yang dipimpin Ramli, mempertanyakan langkah pemerintah dalam menanggulanginya.
Selaku perwakilan Pemkab Majene, Kasman kembali memaparkan langkah yang akan dan telah diambilnya dalam meminimalkan defisit di akhir tahun 2017 dan tahun 2018. Diantaranya, melakukan pemotongan anggaran hingga 35 persen per OPD dan yang terakhir berencana meminjam dana ke Bank.
"Yang jelas kita juga masih menunggu dana yang dijanjikan pemerintah pusat," cetus Kasman (tfk/har)
Orasi para mahasiswa yang dimulai di halaman kantor bupati tak berlangsung lama. Rombongan massa yang dipimpin pemuda asal Sumakuyu itu, disambut Wakil Bupati (Wabup) Majene, Lukman beserta jajarannya untuk membahasnya di ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Majene.
Dalam mediasi tersebut, Wabup Lukman mengungkapkan, tindakan para mahasiswa itu memang baik.
Rombongan massa APPM yang datang dengan segudang pertanyaan terkait defisit, kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang Anggaran Keuangan Daerah, Kasman kabil.
Mengawali penjelasannya, Kasman menuturkan bahwa defisit artinya "besar pasak daripada tiang". Artinya, target pendapatan tidak terealisasi. Seperti tidak terealisasinya dan perimbangan dari pusat, dana bagi hasil provinsi, serta PAD.
Dihadapan massa APPM, Kasman merinci penyebab defisit, yakni dana perimbangan dari pusat yang tidak ditransfer mencapai Rp. 73 milliar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi hanya Rp. 50 milliar dari Rp. 62 milliar atau kurang Rp. 12 milliar, pendapatan lain daerah yang sah tidak terealisasi sekitar Rp. 7 milliar.
“Negara dalam kondisi defisit juga. Dan bukan hanya Majene yang mengalami demikian, tapi seluruh daerah. Jadi begitu ya anaku sekalian,” ujar Wabup Lukman, menimpali penjelasan Kasman.
Lalu, apakah pemerintah salah perhitungan dalam merumuskan belanja daerah pada APBD 2016 sehingga terjadi defisit?.
Menurut Kasman, Pemkab Majene telah melakukannya sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada.
"Tapi ya itu tadi, banyak dana yang tidak terealisasi. Karena kita sudah mengacu pada ketentuan yang ada," papar Kasman.
Rombongan massa APPM yang dipimpin Ramli, mempertanyakan langkah pemerintah dalam menanggulanginya.
Selaku perwakilan Pemkab Majene, Kasman kembali memaparkan langkah yang akan dan telah diambilnya dalam meminimalkan defisit di akhir tahun 2017 dan tahun 2018. Diantaranya, melakukan pemotongan anggaran hingga 35 persen per OPD dan yang terakhir berencana meminjam dana ke Bank.
"Yang jelas kita juga masih menunggu dana yang dijanjikan pemerintah pusat," cetus Kasman (tfk/har)