Dokter Mogok Kerja, Ombudsman Minta Layanan Gawat Darurat Tetap Beroperasi

Mamuju, fokusmetrosulbar.com - Sejumlah dokter spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan mogok kerja sebagai bentuk tuntutan kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar.

Mereka menilai kondisi RSUD Regional tidak standar dan beresiko untuk pasien, karena bahan habis pakai (BHP) penunjang tidak optimal.

Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar mengatakan, dalam kondisi seperti ini semua pihak harus bijak dan bisa melihat tuntutan para dokter yang melakukan mogok kerja.

Sebab menurutnya, aksi ini murni karena tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Meski demikian, selaku pengawas pelayanan publik secara kelembagaan Ombudsman RI Sulbar meminta dengan tegas, agar pelayanan yang tidak berkaitan langsung dengan keluhan para dokter agar tetap dibuka. Salah satunya bagian pelayanan gawat daurat.  

“Bisa kita bayangkan, jika fasilitas penunjang seperti laboratorium, radiologi, dan alat serta prasarana ruang operasi tidak memadai bahkan tidak standar. Ini sangat miris jika melihat antusias mayarakat dengan berbagai diagnosa penyakit datang berobat ke RUSD Regional. Sehingga kami berharap ada upaya tanggap dari Pemprov Sulbar untuk meredam masalah ini,” terang Lukman, Senin (9/10).

Lanjut Lukman, Ombudsman sesuai kewenangannya akan melakukan proses tindaklanjut atas kejadian ini, sebab kasus ini tidak boleh berlarut. "Kami juga berharap, aksi mogok kerja para dokter ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan manajemen rumah sakit regional kedepan,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, dalam waktu dekat Ombudsman RI Sulbar akan melakukan pemanggilan untuk proses klarifikasi ke sejumlah pihak. Diantaranya, manajemen rumah sakit, komite medik, dan pihak terkait lainnya. (hms-omb)