Tutupi Defisit, Pemkab Majene Bakal Pangkas Anggaran Hingga 35 Persen

Rapat Komisi I DPRD Majene dengan pengelola anggaran Pemkab Majene. (Foto: Taufik/fms)

Majene, fokusmetrosulbar.com-- Masalah defisit anggaran terus menjadi kajian para stakeholder Pemkab Majene. Sejak mencuatnya ke publik bahwa Majene mengalami defisit yang dikabarkan sebelumnya mencapai Rp 91,6 miliar, berbagai upaya untuk menghemat anggaran belanja APBD tahun ini terus dilakukan.

Salah satu cara yang dinilai Pemkab Majene paling bijak untuk menutup defisit adalah dengan melakukan pemangkasan anggaran untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tak tanggung, pemangkasan diwacakan hingga mencapai 35 persen setiap OPD.

Kendati demikian, ternyata langkah itu tidak serta merta diterima dengan lapang dada beberapa pemangku pengguna anggaran. Bahkan Komisi I DPRD Majene menilai upaya efisiensi itu bakal cacat administrasi. Pihak legislatif menilai pemangkasan tersebut cacat administrasi lantaran akan merubah Perda APBD yang sementara berjalan. Meski demikian Komisi I DPRD Majene mengaku telah menerima informasi bahwa sejauh ini sudah dilakukan pengurangan anggaran di beberapa OPD tanpa sepengetahuan DPRD.

Komisi I DPRD selaku lembaga kontrol yang membidangi hal itu, kemudian mengambil langkah dengan mengundang pihak eksekutif ke DPRD guna membahas pengurangan anggaran yang dinilai dilakukan secara sepihak itu. Ini sekaligus guna mencari solusi mengurangi defisit.

Rapat digelar di Gedung DPRD Majene, Kamis (7/9) dipimpin Ketua Komisi I DPRD Majene, Hasriadi. Pertemuan juga dihadiri sejumlah pejabat eksekutif.

"Ini bukanlah hal biasa, karena ini terkait dengan DPRD. Bukan kita bermaksud saling menyalahkan, tapi saling memperingatkan. Karena ini tentang Perda yang sejatinya dibicarakan dulu untuk kemudian disepakati dengan DPRD," papar Hasriadi mengawali pertemuan.

Hasriadi menilai, langkah yang dilakukan pihak eksekutif dalam melakukan pengurangan anggaran cukup rancu. Sebagai contoh kata dia, anggaran bus sekolah yang merupakan layanan publik hingga saat ini tidak beroperasi lantaran dana operasionalnya belum dikucurkan.

"Makanya kami bertanya anggaran apa saja yang bisa dipotong, apakah berdasarkan sumber dananya, atau yang belum berjalan, atau dinilai yang mana lebih penting, atau semuanya samarata," cetus politisi PAN ini.

Terkait hal itu, mewakili eksekutif, Kepala BKAD Kasman Kabil menuturkan, anggaran yang dipotong saat ini masih difokuskan pada kegiatan yang belum jalan. Namun kata dia, jika hasilnya belum mencukupi untuk menutupi anggaran yang ditargetkan, maka dengan terpaksa pemotongan juga akan dilakukan pada kegiatan yang tengah berjalan maupun yang telah rampung.

"Karena ini merupakan upaya Pemkab untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi defisit selanjutnya," papar Kasman.

Berdasarkan kalkulasi pihak Pemkab, kata Kasman, jika tidak dilakukan upaya preventif, maka potensi defisit akhir tahun 2017 akan mencapai Rp. 73.995.745.685,72 milliar. (tfk/har)