Dewan Sepakati Anggaran Rp. 2 M, Ini Tanggapan Komisioner Panwaslih Mamasa

Rapat dengar pendapat DPRD Mamasa dan pihak DPKD bahas anggaran pengamanan Pilkada. (Foto: Kedi Liston Parangka)

Mamasa, fokusmetrosulbar.com --Sejumlah anggota DPRD Mamasa yang hadir pada rapat dengar pendapat dengan Dinas Pengelola Keuangan Mamasa (DPKD), Selasa (11/9) menyoroti anggaran Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dan anggaran pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Mamasa yang dinilai sangat besar.

"Saya kira anggaran KPUD kemarin itu sudah include dana pengamanan, ternyata belum. Itulah kalau anggaran yang hibahkan ke KPUD tidak pernah dibahas, jadinya begini kita mau ambil anggaran Panwaslih dan keamanan dari mana," kata Yohanis Buntulangi mempertanyakan besarnya anggaran tersebut.

Meskipun anggaran Panwaslih yang diajukan Bawaslu dan anggaran pengamanan yang disodorkan pihak kepolisian dan Kodim sudah dirasionalisasi, namun sejumlah anggota DPRD yang hadir pada rapat tersebut tetap tidak menerima permohonan anggaran yang diajukan dengan alasan nilainya terlalu besar.

Yohanis Karatong anggota DPRD Mamasa dari partai PDI-P mengatakan jika dibandingkan dengan anggaran Pilkada sebelumnya maka nilai yang diminta untuk pengamanan Pilkada saat ini cukup besar. "Kan tidak ada perubahan yang signifikan terkait data pemilih dan luas Wilayah Kabupaten Mamasa, makanya bagi saya anggaran itu tidak rasional," katanya.

Setelah melalui pembahasan yang cukup alot, maka pihak DPRD Mamasa menyetujui anggaran yang akan digunakan Panwas sebanyak Rp. 2 miliar dengan rincian alokasi Rp. 500 juta pada anggaran perubahan dan Rp. 1,5 miliar pada anggaran pokok 2018. Sementara untuk Polres dan Kodim masih akan dibahas di anggaran pokok 2018. Tentu anggaran ini sangat jauh dibandingkan anggaran KPUD Mamasa yang sebesar Rp. 26,6 miliar lebih.

Sementara itu Panwaslih Mamasa melalui Rustam, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga menuturkan anggaran yang diajukan oleh Bawaslu itu sudah mengacu pada prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran. "Namun jika anggaran yang diberikan ke Panwaslih Mamasa tidak maksimal maka secara otomatis akan ada banyak program pengawasan oleh Panwaslih akan dipangkas," tuturnya.

Meski demikian, Ia mengatakan Panwaslih Mamasa nantinya dalam proses pengawasan Pilkada akan tetap serius dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan untuk menindak orang atau pihak yang melakukan pelanggaran.

"Bahkan kami tidak akan segan-segan mempidanakan pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota," katanya menegaskan

Sebelumnya, proposal yang diajukan oleh Bawaslu, Polres dan Kodim kepada pemerintah daerah Mamasa sebanyak Rp. 25 miliar yang terdiri dari anggaran Panwaslih Rp. 16 miliar, Polres Mamasa Rp. 9 miliar, dan untuk Kodim sebesar Rp. 800 juta.

Akan tetapi setelah melalui proses rasionalisasi DPKD Mamasa, maka jumlah tersebut dipangkas menjadi Rp. 7.462.761.000 dengan perincian anggaran Panwaslih Rp. 4.109.650.000, Polres Rp. 3.044.026.000, sementara untuk Kodim sebesar Rp. 309.085.000. (ked/har)