Anggaran Dinilai Tidak Rasional, Panwaslih Mamasa Ancam Lapor ke Kemendagri

Foto Ilustrasi (sumber: inet)

Mamasa, fokusmetrosulbar.com -- Reaksi Panwaslih Mamasa yang akan mengirim rekomendasi penundaan Pilkada Mamasa ke KPU RI, Bawaslu RI hingga ke Kemendagri jika anggaran pengawasan hanya berjumlah 2 miliar rupiah, ditanggapi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Mamasa.

Melalui Kepala Bidang Anggaran BPKD Mamasa, Buhary saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (14/9) menjelaskan, anggaran 2 miliar yang disepakati bersama DPRD Mamasa itu belumlah final.

"Kendati telah dirasionalisasikan dan disepakati oleh pihak BPKD dan Gabungan Komisi DPRD Mamasa dengan nilai sebesar 2 miliar, itu belum final. Kesepakatan dapat direvisi jika angka yang dimaksud benar-benar tidak memenuhi kebutuhan pengawasan pada tahapan Pilkada nantinya," ungkapnya.

Ia menjelaskan, realisasi anggaran Panwaslih akan dilakukan bertahap pada tahun 2017 dan 2018 untuk kemudian dituangkan kedalam NPHD.

Baca juga: Aggaran Panwaslih 'Sadis', Pilkada Mamasa Terancam Ditunda

"Anggaran pokok 2018 itu, aturannya kita masukkan dulu dalam NPHD sebagai bahan DPRD untuk membahas. Jika sudah dibahas pada anggaran pokok 2018, bisa saja naik setelah ada pembahasan detail sesuai kebutuhan riil Panwaslih," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi III DPRD Mamasa, Yohanes Buntulangi. Menurutnya, anggaran yang telah dirasionalisasi tersebut belum final.

"Soal anggaran Panwaslih yang sudah disepakati, bisa saja dinaikkan pada anggaran pokok. Meski NPHD telah ditandatangani, kan tetap bisa dilakukan perubahab NPHD," katanya.

Ia menambahkan, DPRD saat pembahasan anggaran pokok 2018 membutuhkan penjelasan secara detail dari pihak Panwaslih tentang apa saja yang menjadi kebutuhannya.

"Tergantung Panwaslih bagaimana caranya meyakinkan dewan bahwa anggaran yamg diajukan adalah kebutuhan urgen yang harus dianggarkan," tambahnya. (klp/tfk)