Pilkada Serentak 2018, KPU Mamasa Dapat Hibah Rp. 26,6 M

Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi dan Ketua KPU Mamasa Suryani T Dellumaja (Foto: Kedi Liston Parangka/FMS)

Mamasa, fokusmetrosulbar.com--Setelah menunggu cukup lama sejak usulan permintaan anggaran disampaikan oleh KPU Mamasa, akhirnya pagi ini, Selasa (8/8) KPU dan Pemkab Mamasa melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). NPHD itu dimaksudkan untuk pelaksanaan Pilkada 2018.

Diketahui, anggaran penyelenggaraan Pilkada Mamasa 2018 tersebut, senilai Rp. 26.652.919.900. Angka tersebut lebih rendah dari anggaran yang diusulkan KPU Mamasa yakni Rp. 36 Miliar.

Jika dibandingkan dengan anggaran penyelenggaraan Pilkada tahun 2013 lalu, anggaran Pilkada Mamasa 2018 mengalami kenaikan sebesar sekitar Rp. 4 miliar dari sebelumnya Rp. 22 miliar.

Perincian anggaran Pilkada Mamasa tahun 2018 (sumber KPU Mamasa) yakni, Tahap I (2017) Rp. 2.500.000.000, Tahap II (Februari 2018) Rp. 14.358.246.233, dan Tahap III (April 2018) Rp. 9.794.673.667.

Foto bersama usai penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pemkab dan KPU Mamasa (Foto: Kedi Liston Parangka/FMS)

Ketua KPU Mamasa, Suryani T Dellumaja dalam laporannya menyampaikan sudah dua kali pembahasan dilakukan sejak rencana alokasi anggaran dimasukkan. "Anggaran ini sudah dua kali dibahas untuk dirasionalisasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Meski dalam proposal yang kami ajukan Rp. 36 miliar lebih dengan estimasi calon 5 pasang ditambah satu calon perseorangan, namun setelah dilakukan validasi dan rasionalisasi maka didapat kesepatatan diangka Rp. 26 miliar lebih," katanya.

Suryani menuturkan pihaknya menerima anggaran itu dan akan berupaya melaksanakan semua tahapan sesuai porsi anggaran yang diberikan. "Kami harap kerjasama yang baik dari semua stakeholder untuk menyukseskan Pilkada Mamasa," tuturnya.

Ia merinci sejumlah pos anggaran yang disinkronisasi yaitu biaya-biaya formulir, sewa kantor PPK dan PPS, biaya logistik dan honor petugas di lapangan. "Dari semua yang disinkronisasi, yang paling banyak itu di pos logistik. Dan memang awalnya estimasi anggaran yang diajukan ini untuk membiayai lima pasang calon dan satu calon perseorangan, ini dikurangi dua pasang calon sehingga anggarannya banyak berubah. Kurang lebih sekitar Rp 10 miliar yang dirasionalisasi dan disinkronkan dari anggaran awal yang kami ajukan," rinci Suryani.

Sementara itu, Bupati Mamasa, H. Ramlan Badawi dalam sambutannya sebelum penandatanganan menyampaikan, dengan anggaran yang terbatas, dirinya berharap penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan dengan lancar. "Dengan catatan jika ada Paslon perseorangan dan Paslon lebih dari lima maka Pemda harus siap membackup anggarannya. Kami harap ini dikelola dengan baik," harapnya.

Ia menambahkan biasanya honor petugas yang kadang lambat dan mempengaruhi kinerja di lapangan, kedepan dirinya meminta agar hal tersebut tidak terulang. "Saya minta agar di manage dengan baik sehingga tidak ada lagi yang haknya terlambat dibayarkan. Anggaran pilkada ini akan disorot mata banyak pihak, namun jika dilakukan sesuai koridor maka saya yakin tidak akan ada masalah," tutur Ramlan menambahkan. (klp/har)