Ombudsman Ungkap Pugli Berkedok Pembayaran SPP di SMA Negeri 1 Malunda

Lukman Umar (Foto: Humas Ombudsman RI Sulbar)

Mamuju, fokusmetrosulbar.com-- Jajaran Ombudsman RI Sulbar, kembali menerima pengaduan dari orang tua siswa terkait sekolah yang nekad melakukan pungutan uang SPP. Padahal, Pemerintah sudah melarangnya. Bahkan, larangan tersebut tertuang dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2015.

Asisten Ombudsman RI Sulbar I Komang Bagus, mengaku masih ada sekolah negeri yang dilaporkan memungut uang SPP. Salah satunya di SMA Negeri 1 Malunda Kabupaten Majene. "Kondisi ini sangat ironis karena tindakan ini sudah dinyatakan tidak mematuhi aturan yang ada," kata Bagus.

Dia mengatakan, kasus ini merupakan laporan sejumlah orang tua siswa di Malunda, dan sejauh ini pihaknya sudah tindaklanjuti dengan pemanggilan pihak sekolah dan komite.

"Pada intinya kami mendesak agar tindakan itu dihentikan, karena menyalahi aturan yang ada,” ungkap I Komang Bagus, Kamis (03/08) di kantornya.

Lebih lanjut Komang menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, pihak SMA Negeri 1 Malunda berdalih pungutan uang SPP tersebut untuk alokasi pembayaran gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar menegaskan, untuk mendapatkan pendidikan adalah hak seluruh warga negara Indonesia, hal ini tertuang dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, guna mewujudkan hal tersebut Pemerintah Pusat maupun Daerah telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar di sektor pendidikan, melalui APBN maupun APBD.

Lanjut kata Lukman, Untuk proses tindaklanjut dalam waktu dekat pihak Ombudsman RI Sulbar akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Majene untuk membahas kasus ini dan memastikan kejadian serupa tidak ada disekolah lain di wilayah Kabupaten Majene.

Ombudsman juga berharap Bupati Majene melalui dinas terkait memberikan sanksi kepada pihak SMA Negeri 1 Malunda serta menghentikan tindakan pungli tersebut, yang telah meresahkan masyarakat.

“Dalam waktu ini, Tim Ombudsman yang akan saya pimpin sendiri akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Majene terkait kondisi ini, yang jelas harga mati dari Ombudaman pungutan uang SPP di SMA negeri 1 Malunda, harus distop,” tutup Lukman.

Hingga berita ini dirilis, belum ada konfirmasi dari pihak SMA Negeri 1 Malunda. (har)