Fraksi Gerindra Pertanyakan Serapan Anggaran Sejumlah Dinas Pemkab Matra

Mamuju Utara, fokusmetrosulbar.com-- Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Mamuju Utara mempertanyakan serapan anggaran Dinas Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup.

Pertanyaan tersebut dilayangkan pada saat pandangan fraksi dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi Tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di aula Kantor DPRD Mamuju Utara, Selasa (11/7).

Ketua Fraksi Gerindra, Arwi, menyampaikan, di Dinas Kesehatan, pada proses anggaran pembelanjaan langsung, terdapat program pelayanan kemitraan sebanyak dua item dengan total belanja langsung sebanyak Rp. 11 Milyar lebih dengan uraian, yakni proses asuransi masyarakat sebesar Rp. 5 Milyar lebih dan kapital serta non kapital sebanyak Rp. 6 Milyar.

Arwi meminta, agar Dinkes Matra memperlihatkan database nama dan alamat masyarakat yang mendapatkan asuransi kesehatan serta penjelasan pengelolaan keuangannya sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

"Fakta lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan asuransi kesehatan padahal mereka memiliki kualitas hidup yang sangat memprihatingkan," kata Arwi di kesempatan ini.

Arwi juga mempertanyakan resapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum yang notabenenya sebagai OPD pemilik anggaran terbesar.

"Semoga saja realisasi angaran berbanding lurus dengan fakta lapangan demi menjaga transparansi dan ankuntabilitas keuangan daerah," pungkasnya.

Legislator Gerindra ini menuturkan, besaran anggaran Dinas PU Matra, yakni Rp. 226 Milyar dengan serapan anggaran setelah realisasi 89, 7 persen.

Kepada Dinas Perhubungan dan Informatika, Gerindra juga menyorot realisasi anggaran Rp. 2 Milyar lebih yang diperuntukkan pada pengembangan informasi, publikasi, dan media sosial untuk belanja barang dan jasa dengan serapan anggaran setelah realisasi sebesar 99,99 persen.

Dikatakan, hal ini banyak mendapat tanggapan masyarakat mengenai pemanafaatan anggaran, wujud dan manfaatnya pada pos anggaran sarana dan prasarana pembangunan dalam bentuk pembangunan halte bus, taksi dan terminal.

"Menurut kami ini patut dipertanyakan nilai dan kegunaanya bagi masyarakat," tuturnya

Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan serapan anggaran pada Badan Lingkungan Hidup yang terealisasi 97 persen dari anggaran Rp. 2 Milyar lebih untuk belanja modal pada program konservasi SDA yang cukup besar.

"Hal tersebut patut dapat perhatian, agar tidak terjadi salah penafsiran atas peruntukannya," ucap Arwi.

Arwi mengatakan, pada pencatatan keuangan lingkungan hidup, jumlah pendapatan daerah sebesar Rp. 833.675.312.496 sementara realisasi anggaran jumlah pendapatan tercatat Rp. 852.328.216.447

"Tentu ini menimbulkan pertanyaan yakni pencatatan mana yang dapat kita jadikan pegangan dalam pelaksanaan APBD khususnya pendapatan daerah, inikan terdapat selisih," ungkapnya.

Meski melontarkan sejumlah pertanyaan dan permintaan transparansi serapan anggaran di OPD, Fraksi Gerindra menyatakan menerima laporan pertanggnungjawaban pemerintah daerah untuk dibahas.

Belum ada tanggapan dari Pemerintah atau Dinas terkait, soal sanggahan dari pandangan fraksi Gerindra tesebut. (ind/har)