Warga Desa Betteng Datangi Gedung Dewan, Ini Tuntutan Mereka
https://www.fokusmetrosulbar.com/2017/06/warga-desa-betteng-datangi-gedung-dewan.html
 |
| Anggota DPRD Majene saat dialog dengan warga (foto: egi/fms) |
Koordinator Aksi, Sultan mengatakan, ruas jalan Kaida-Betteng-Ratte yang diumumkan lewat LPSE Majene dengan nilai HPS sebesar Rp. 7,5 Milyar lebih, berubah drastis dengan mengalihkan 80 persen anggaran ke ruas Lamuru-Pallarangan.
"Iya ini ada apa, kenapa bisa 80 persen dari anggaran dialokasikan pada ruas jalan Lamuru-Pallarangan, padahal jelas termuat dalam nomenklatur DPA Dinas PUPR Tahun 2017 bahwa itu semuanya diperuntukkan ke ruas jalan Kaida-Betteng-Ratte," kata Sultan di gedung DPRD Majene.
Sultan mengungkapkan, bahwa informasi adanya perubahan anggaran peruntukan jalan Kaida-Betteng-Ratte diketahui berubah ke ruas Lamuru-Pallarangan setelah pihakya mendownload dokumen dari website LPSE Kabupaten Majene.
"Jadi yang kami khawatirkan adalah jangan sampai Bapak Bupati menerima masukan yang salah dari tenaga tekniknya sendiri, padahal ini adalah kesalahan sangat patal dan sarat manipulasi," katanya
Berikut adalah tuntutan lengkap warga Desa Betteng dan Desa Adolang.
1. Memerintahkan pihak terkait untuk segera merevisi dokumen perencanaan dan mengembalikkan pada ruas Jalan Kaida-Betteng-Ratte sebagaimana termuat dalam nomenklatur DPA Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Majene TA. 2017
2. Memerintahkan POKJA. ULP-Bina Marga untuk melakukan adendum pada proses pelelangan paket Peningkatan Ruas Kaida-Betteng-Ratte dengan melampirkan dokumen perencanaannya yang sudah direvisi sesuai ruas jalan yang ada dalam nomenklatur.
3. Menindak tegas pihak-pihak yang terlibat menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam memanipulasi pembuatan dokumen perencanaan pada paket tersebut di atas karena merusak sistem pembangunan yang ada di daerah kita
DPRD Majene Agendakan Ulang Pertemuan dengan Menghadirkan Dinas PUPR
Kedatangan puluhan warga dari dua desa tersebut kemudian disambut baik oleh pihak legislatif. Mereka diterima audiens oleh gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Majene. Namun sayang, pertemuan tidak dapat menuai kesimpulan karena Dinas PUPR gagal dihadirkan.
Kendati Sekretaris Dinas PUPR Majene sempat hadir diakhir pertemuan, namun dirinya tidak mampu menjelaskan prihal perubahan nomenklatur jalan ruas tersebut. Hal ini membuat gerah sejumlah anggota dewan.
Karena itu, diakhiri pertemuan, Ketua Komisi II DPRD Majene, Marzuki Nurdin mengatakan, akan mengagendakan ulang pertemuan dengan menghadirkan kepala Bidang Bina Marga sebagai penanggungjawab terkait persoalan tersebut. (har)
