Mendalami Tujuan Pansus Defisit APBD 2016, Ini Kata Para Wakil Rakyat

Suasana Sidang di Gedung DPRD Majene belum lama ini, di sinilah Pansus defiisit APBD Majene akan bekerja (Foto: Egi/fms)

Majene, fokusmetrosulbar.com-- Sejak mencuatnya permasalahan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Majene tahun 2016, berbagai persepsi pun menggeliat ke publik.

Untuk meluruskan persepsi masyarakat menyangkut masalah tersebut, Bupati Majene Fahmi Massiara angkat bicara. Di hadapan para wakil rakyat belum lama ini, Fahmi menyebut bahwa hal demikian bukanlah sesuatu yang disengaja ataupun diharapkan terjadi, namun di luar prediksi.

"Penting kita ketahui bahwa, penyebab defisit lantaran dana perimbangan dari pusat tidak ditransfer, angkanya mencapai Rp. 73 Milyar. Itu diluar prediksi," terang Fahmi di gedung DPRD Majene, Rabu (7/6) pekan lalu.

Hadir dalam rapat paripurna DPRD Majene, Bupati juga menyebut defisit dipicu dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi hanya Rp. 50 Milyar dari total Rp. 62 Milyar yang targetkan, atau kurang Rp.12 Milyar.

"Ini ditambah dengan pendapatan lain yang sah tidak terealisasi sekitar Rp. 7 Milyar," sebut Mantan Camat Banggae Timur ini.

DPRD Majene Bentuk Pansus

Namun berbeda dengan pemerintah, nampaknya pihak DPRD Majene justru belum mendalami secara tuntas persoalan defesit anggaran yang disebut mencapai hingga angka Rp. 91 Milyar. Karena itu, para wakil rakyat di gedung parlemen daerah itu tengah mengambil langkah dengan pembentukan panitia khusus (Pansus) defisit APBD Majene 2016.

Ketua Pansus defisit APBD Majene, Basri Mallilingan yang dimintai keterangan oleh wartawan mengatakan, Pansus DPRD Majene tersebut dibentuk, pertama untuk mendalami persoalan defisit anggaran di Majene, dan yang kedua adalah untuk melahirkan rekomendasi kepada para stakeholder terkait pengelolaan APBD Kabupaten Majene.

"Pansus ini sebagai bentuk pengawasan kita, yang tujuannya adalah mencari informasi, mencari data-data, termasuk persoalan defisit ini, yang sebenarnya ini kita lakukan karena kita banyak mendengar berita-berita yang tidak enak," kata Basri di gedung DPRD, Senin (12/6).

Kepada fokusmetrosulbar.com, Basri mengaku, belum dapat berbicara lebih jauh menyoal defisit APBD Majene tahun 2016, karena Pansus belum bekerja. Tapi dia yakin, legislatif dapat bekerja dengan baik dan maksimal.

"Pokoknya saya pribadi insyah Allah komitmen bekerja sesuai mekanisme dan kesepakatan Pansus, apapun hasilnya Pansus  itu juga keputusan ketuanya," tegasnya.

Politisi Demokrat ini menegaskan, Pansus defisit APBD Majene tidak boleh dipersepsi negatif, apalagi diasumsikan untuk berhadap-hadapan dengan pihak pemerintah. "Apalagi saya kan orang semua sudah tahu, saya ini dari partai pengusung pemerintah, tapi ini tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan Pansus dengan saya sebagai mantan ketua tim," kata Mantan Ketua Tim Koalisi Pemenang Fahmi-Lukman ini.

Senada, Anggota DPRD Majene lainnya Hasriadi mengatakan, dewan tidak ingin dituding melakukan kongkalikong dengan pemerintah, sehingga perlu transparansi pengelolaan keuangan daerah ke publik, termasuk persoalan defisit anggaran.

Ketika diminta tanggapan soal tidak ditransfernya dana perimbangan senilai Rp. 73 Milyar dari pusat, Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Majene ini enggan berkomentar banyak, namun ia menilai ada yang janggal dari penetapan APBD Perubahan 2016 yang menurutnya berkaitan erat dengan persoalan defisit di Kabupaten Majene.

"Pertanyaan itu yang harus didalami, ada apa dana perimbangan tidak ditransfer, ada apa dengan cinta," kata Hasriadi dengan nada penuh canda.

Sedangkan, Ketua Komisi III DPRD Majene, Adi Ahsan, mengatakan, bahwa Pansus diharapkan tidak dipersepsikan negatif, tapi hal itu sebagai cara untuk melakukan perbaikan sistem kenirja pemerintah.

"Kita mau ini untuk perbaikan-perbaikan kedepan, misalnya pemerintah menyuusn program supaya lebih bersifat hati-hati, lebih kepada prioritas sesuai kebutuhan publik. Seperti itu tujuan Pansus ini, bukan untuk mencari-cari siapa salah, siapa benar," imbuh Adi Ahsan.

Adi juga menuturkan, setelah Pansus bekerja, maka akan dikeluarkan rekomendasi kepada pemerintah, yang nantinya diharapkan menjadi masukan ke depan. "Soal dikerjakan atau tidak oleh pemerintah, ya terserah. Itu bukan kewenangan kami DPRD," ucapnya

Kini, Pansus DPRD Majene pun mulai bekerja. Mereka mengumpulkan sejumlah informasi dan data. Dan para wakil rakyat ini tengah dinanti, mampukah mengungkap simpul masalah kekurangan defisit keuangan daerah yang kemudian memicu sejumlah problem pemerintahan di Majene? Kita menanti jawaban. (har)