Rumah Sakit Mamuju Utara Kekurangan Dokter Spesialis
https://www.fokusmetrosulbar.com/2017/05/rumah-sakit-mamuju-utara-kekurangan.html
Mamuju Utara, fokusmetrosulbar.com-- Sejumlah persoalan pada OPD atau Instansi akhirnya terkuak pada Rapat Evaluasi Anggaran Triwulan I yang diselenggarakan DPRD Mamuju Utara, Selasa (16/5).
Salah satu OPD atau instansi yang cukup urgensial yang memiliki problem dan kerap menjadi sorotan yakni Rumah Sakit.
Di hadapan anggota DPRD Mamuju Utara, dr. Munawir H. Usman selaku Direktur Rumah Sakit Matra memaparkan bahwa kendala yang selama ini terjadi di rumah sakit yaitu fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Dari dua kendala yang paling urgen adalah SDM yang ada di rumah sakit. Regulasi rumah sakit menyatakan ada empat spesialis dasar untuk mendukung pelayanan di rumah sakit," kata dr. Munawir di Ruang Komisi I DPRD Matra.
Empat dokter spesialis tersebut lanjut Munawir, yakni dokter spesialis anak, kandungan, bedah, dan penyakit dalam. Namun yang terpenuh yakni cuma dua yaitu dokter spesial bedah dan dokter penyakit dalam. "Sedangkan untuk spesialis anak masih kontrak," katanya.
Munawir H. Usman mengatakan, untuk menstimulasi dokter spesialis agar dapat mengabdi di Mamuju Utara maka banyak problem. Dokter spesialis yang akan didatangkan terlebih dahulu menanyakan insentifikasi dan fasilitas yang akan disediakan.
"Soal ini, alhamdulillah Pak Bupati telah menunjang dengan memberikan insentifikasi dengan 25 juta per bulan," paparnya Selasa.
Dikatakan lebih lanjut, kalau insentif tersebut dibandingkan di Sulawesi Barat maka Mamuju Utara yang pertama tertinggi, tetapi jika disandingkan dengan 34 Provinsi di Indonesia maka kita yang menengah ke bawah karena ada yang mendapat insentif sekitar Rp.40 juta dan Rp. 45 juta.
"Wajib kerja dokter spesialis memiliki kewenangan, dia yang menentukan, dia mau kerja di mana, di daerah mana," ujarnya
Untuk memenuhi dokter spesialis tersebut pihak rumah sakit melakukan upaya-upaya dalam penjajakan oleh Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Namun ada hal yang harus dipenuhi salah satunya mereka (Unhas-red) melakukan visitasi kepada rumah sakit.
Upaya yang kedua yakni berkomunikasi dengan pihak Kementrian Kesehatan RI agar wajib kerja dokter spesialis selalu kita dapatkan tetapi kebijakan dari kementrian kesehatan tidak sama dengan dokter-dokter umum yaitu dengan adanya program pencerahan nusantara.
"Wajib kerja dokter spesialis diperuntukkan pada rumah sakit pusat rujukan Provinsi. Kalau di Sulawesi Barat cuma Rumah Sakit Polewali Mandar yang dapat," tuturnya.
Direktur RSUD Matra ini mengaku, bahwa yang menjadi problem saat ini, ialah dokter spesialis anak yang akan habis masa kontraknya. Pihak rumah sakit telah menyurat namun belum ada jawaban sampai saat ini, sementara sudah hampir bulan Juni.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Matra, Ikram Ibrahim menyarankan untuk memberikan beasiswa atau menyekolahkan putra-putri daerah Mamuju Utara untuk menjadi dokter spesialis. (ind/har)
Salah satu OPD atau instansi yang cukup urgensial yang memiliki problem dan kerap menjadi sorotan yakni Rumah Sakit.
Di hadapan anggota DPRD Mamuju Utara, dr. Munawir H. Usman selaku Direktur Rumah Sakit Matra memaparkan bahwa kendala yang selama ini terjadi di rumah sakit yaitu fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Dari dua kendala yang paling urgen adalah SDM yang ada di rumah sakit. Regulasi rumah sakit menyatakan ada empat spesialis dasar untuk mendukung pelayanan di rumah sakit," kata dr. Munawir di Ruang Komisi I DPRD Matra.
Empat dokter spesialis tersebut lanjut Munawir, yakni dokter spesialis anak, kandungan, bedah, dan penyakit dalam. Namun yang terpenuh yakni cuma dua yaitu dokter spesial bedah dan dokter penyakit dalam. "Sedangkan untuk spesialis anak masih kontrak," katanya.
Munawir H. Usman mengatakan, untuk menstimulasi dokter spesialis agar dapat mengabdi di Mamuju Utara maka banyak problem. Dokter spesialis yang akan didatangkan terlebih dahulu menanyakan insentifikasi dan fasilitas yang akan disediakan.
"Soal ini, alhamdulillah Pak Bupati telah menunjang dengan memberikan insentifikasi dengan 25 juta per bulan," paparnya Selasa.
Dikatakan lebih lanjut, kalau insentif tersebut dibandingkan di Sulawesi Barat maka Mamuju Utara yang pertama tertinggi, tetapi jika disandingkan dengan 34 Provinsi di Indonesia maka kita yang menengah ke bawah karena ada yang mendapat insentif sekitar Rp.40 juta dan Rp. 45 juta.
"Wajib kerja dokter spesialis memiliki kewenangan, dia yang menentukan, dia mau kerja di mana, di daerah mana," ujarnya
Untuk memenuhi dokter spesialis tersebut pihak rumah sakit melakukan upaya-upaya dalam penjajakan oleh Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Namun ada hal yang harus dipenuhi salah satunya mereka (Unhas-red) melakukan visitasi kepada rumah sakit.
Upaya yang kedua yakni berkomunikasi dengan pihak Kementrian Kesehatan RI agar wajib kerja dokter spesialis selalu kita dapatkan tetapi kebijakan dari kementrian kesehatan tidak sama dengan dokter-dokter umum yaitu dengan adanya program pencerahan nusantara.
"Wajib kerja dokter spesialis diperuntukkan pada rumah sakit pusat rujukan Provinsi. Kalau di Sulawesi Barat cuma Rumah Sakit Polewali Mandar yang dapat," tuturnya.
Direktur RSUD Matra ini mengaku, bahwa yang menjadi problem saat ini, ialah dokter spesialis anak yang akan habis masa kontraknya. Pihak rumah sakit telah menyurat namun belum ada jawaban sampai saat ini, sementara sudah hampir bulan Juni.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Matra, Ikram Ibrahim menyarankan untuk memberikan beasiswa atau menyekolahkan putra-putri daerah Mamuju Utara untuk menjadi dokter spesialis. (ind/har)